GORONTALOPOST– Kompleks Tower Pakaya, eks Menara Keagungan Limboto, dipadati ratusan aparat desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Gorontalo pada Senin (9/12/2024).
Kehadiran mereka bukan tanpa alasan—para aparat desa ini menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama tiga bulan terakhir.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, bersama sejumlah pejabat daerah, turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran.
Dalam keterangannya, Nelson mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh tingginya serapan anggaran daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja selesai. "Kami alokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk Pilkada. Jika ada yang mempertanyakan hal ini, berarti mereka tidak mendukung kelancaran Pilkada," ungkap Nelson di hadapan para aparat desa.
Lebih lanjut, Nelson memastikan bahwa gaji untuk bulan Oktober telah masuk dalam proses pencairan.
Sedangkan pembayaran gaji bulan November dan Desember baru akan dilakukan pada Januari 2025.
Bupati juga membuka ruang bagi aparat desa yang keberatan dengan kondisi ini. “Bagi kepala desa atau aparat desa yang merasa keberatan, kami persilakan untuk menyampaikan keberatan tersebut melalui surat resmi,” tegasnya.
Kekecewaan dan Harapan
Aksi protes ini mencerminkan kekecewaan mendalam para aparat desa, yang mengandalkan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satu perwakilan aparat desa menyebutkan bahwa penundaan ini telah memengaruhi kehidupan ekonomi mereka, terutama menjelang akhir tahun.
Namun, Nelson berharap penjelasan yang telah diberikan dapat menjadi solusi dan meredakan situasi. Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Komunikasi ini penting untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak," pungkas Nelson.
Situasi di Kompleks Tower Pakaya akhirnya berangsur kondusif setelah dialog antara pemerintah dan para aparat desa berlangsung.
Meski demikian, persoalan ini menjadi pengingat pentingnya prioritas anggaran yang tepat demi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran roda pemerintahan.(*)
Editor : Nur Fadilah