GORONTALOPOST -Prospek ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan masih dibayangi sejumlah tantangan serius.
Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Muh Amier Arham, mengingatkan bahwa tahun fiskal 2026 berpotensi berjalan tidak sepenuhnya cerah jika berbagai persoalan struktural tidak segera dibenahi.
Dalam pernyataannya di Gorontalo, Senin (12/1), Amier menilai stagnasi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerentanan pasar tenaga kerja, serta tekanan fiskal menjadi penanda utama arah perekonomian nasional ke depan.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran lima persen, jauh dari target ambisius Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang membidik delapan persen pada 2029.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh guncangan ekonomi akibat bencana alam. Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp59 triliun, menambah tekanan terhadap stabilitas fiskal nasional.
“Tanpa percepatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja akan tertinggal jauh dari laju masuknya pencari kerja baru,” ujar Amier.
Ia menjelaskan, setiap tahun sekitar 3,5 juta orang memasuki pasar kerja. Namun, dengan elastisitas ekonomi Indonesia saat ini, pertumbuhan satu persen hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Kesenjangan struktural ini kian menganga seiring meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari hingga November 2025 terjadi 79.302 kasus PHK.
Amier juga mengingatkan agar penurunan angka pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dibaca secara lebih hati-hati. Sebab, mayoritas penduduk bekerja di sektor informal yang minim jaminan pendapatan dan perlindungan sosial.
Saat ini, 57,8 persen tenaga kerja berada di sektor informal, sementara 47,89 juta pekerja tergolong setengah menganggur. Ironisnya, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) justru menjadi kelompok penganggur terdidik terbesar, mencapai 30,74 persen.
“Saat mismatch antara keterampilan dan peluang kerja terus melebar, daya saing tenaga kerja akan semakin tergerus,” katanya.
Fenomena gig economy berbasis aplikasi digital juga tak luput dari sorotannya. Meski ekonomi kreatif tumbuh pesat dan menyerap banyak pekerja, Amier menilai ada potensi eksploitasi terselubung, mulai dari pendapatan tidak pasti, ketiadaan perlindungan kesehatan, hingga jam kerja yang melampaui batas wajar.
Dari sisi struktur ekonomi, Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala deindustrialisasi prematur. Sejumlah industri pengolahan padat karya seperti alas kaki, karet, dan perabotan mengalami kontraksi. Akibatnya, lapangan kerja kembali terkonsentrasi di sektor pertanian yang secara alami memiliki produktivitas lebih rendah.
Di tengah kondisi tersebut, tingkat kemiskinan nasional memang turun tipis dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. Namun, kemiskinan perkotaan justru meningkat akibat lonjakan harga pangan, terutama beras. Sebaliknya, petani di perdesaan relatif menikmati kenaikan pendapatan.
Dari dinamika moneter, Amier memprediksi nilai tukar rupiah masih akan berada dalam tekanan sepanjang 2026, berdampak pada mahalnya biaya impor dan meningkatnya beban bunga utang. Ruang Bank Indonesia untuk menahan gejolak pasar dinilai semakin terbatas, sementara perbankan juga mulai menahan laju ekspansi kredit.
Tekanan global turut mempersempit ruang gerak ekonomi nasional. Proyeksi OECD menempatkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya di angka 2,9 persen, dipengaruhi ketegangan geopolitik, potensi kebijakan proteksionis Donald Trump, serta perlambatan ekonomi China. Sebagai negara dengan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi pangan dan energi berisiko melemahkan daya beli masyarakat.
Tak hanya faktor eksternal, Amier juga mengkritisi kebijakan domestik yang dinilainya belum sepenuhnya presisi secara teknokratis. Sejumlah kebijakan dianggap minim desain implementasi, terlalu politis, serta kurang menyerap masukan akademik. Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah bahkan dinilai berpotensi memperlambat pembangunan di luar Jawa yang sangat bergantung pada belanja modal dari APBN.
Untuk menghadapi badai risiko tersebut, Amier menekankan pentingnya perbaikan tata kelola ekonomi secara menyeluruh, mulai dari penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam, pembenahan birokrasi, hingga pengalihan belanja negara ke sektor-sektor produktif jangka panjang.
Ia juga mengusulkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis benar-benar melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta unit usaha lokal, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah.
Selain itu, resiliensi kebijakan fiskal dan kesiapsiagaan bencana perlu menjadi prioritas, mengingat sepanjang 2025 tercatat 3.176 bencana dan jumlah tersebut diperkirakan tidak akan menurun signifikan.
“Indonesia masih memiliki peluang. Namun peluang itu hanya akan muncul jika negara menyiapkan sistem yang kokoh untuk menghadapi ketidakpastian,” tutup Amier.(antara)
Editor : Nur Fadilah