GORONTALOPOST -Upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat terus dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Kali ini, Ombudsman membuka pelayanan terpadu bersama sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa.
Langkah ini menjadi angin segar bagi warga di wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Tanpa harus menempuh perjalanan panjang, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administratif dalam satu lokasi.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B Putra, menjelaskan bahwa gerai pelayanan terpadu tersebut melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengadilan Agama Suwawa, Satuan Lalu Lintas Polres, serta Samsat.
“Kami membuka gerai ini untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujar Muslimin.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman membuka gerai pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau keluhan terkait pelayanan publik. BPN menghadirkan layanan konsultasi pertanahan, sementara Pengadilan Agama Suwawa memberikan konsultasi seputar perceraian dan waris.
Tak hanya itu, Polres membuka layanan SIM keliling untuk memudahkan perpanjangan maupun pengurusan SIM. Samsat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan Disdukcapil menghadirkan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, hingga penerbitan KTP.
Menurut Muslimin, pelayanan terpadu ini sengaja digelar untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten. Ombudsman menilai, akses pelayanan administratif masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, terutama yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
“Wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan pelayanan menjadi perhatian kami. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan administratifnya,” katanya.
Seperti pelaksanaan sebelumnya, layanan Disdukcapil menjadi yang paling banyak diminati warga. Kebutuhan dokumen kependudukan memang masih menjadi prioritas utama masyarakat, baik untuk keperluan pendidikan, bantuan sosial, maupun administrasi lainnya.
Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait akses jaringan listrik dan internet yang belum stabil. Hal ini menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan, terutama untuk pencetakan dan penginputan data secara daring.
Muslimin berharap persoalan infrastruktur tersebut dapat segera diatasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal tanpa hambatan berarti.
Melalui pelayanan terpadu ini, Ombudsman Gorontalo tidak hanya menghadirkan solusi praktis, tetapi juga menegaskan komitmen bahwa pelayanan publik harus hadir hingga ke pelosok, memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya sebagai masyarakat.(antara)
Editor : Nur Fadilah