Gorontalopost, LIMBOTO – Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
menjadi sorotan utama dalam agenda penyampaian hasil pengawasan Tahun 2025
dan rencana pembinaan Tahun 2026 oleh BPKP Provinsi Gorontalo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Baca Juga: Jejak Kepemimpinan Sofyan Puhi, Dari Bangku STN Telaga ke Panggung Politik Gorontalo
Kegiatan yang digelar di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (26/02/2026),
menitikberatkan pada manajemen risiko strategis dan pencegahan fraud di tingkat pemerintah daerah.
Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Mohamad Riyanto, menegaskan bahwa penguatan SPIP
bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi budaya kerja birokrasi.
Menurutnya, kepemimpinan daerah yang kuat harus ditopang oleh sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Pengendalian intern yang matang akan mendorong efektivitas program sekaligus menjadi benteng awal
mencegah praktik penyimpangan secara sistematis,” ujarnya dalam forum tersebut.
Baca Juga: Gubernur Apresiasi Kinerja Kabupaten Pohuwato. Ekonomi Tumbuh 9,8 Persen Meski Fiskal Terbatas
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyambut positif hasil evaluasi dan pendampingan teknis dari BPKP.
Ia memastikan seluruh rekomendasi akan menjadi pijakan dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Kami ingin setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tata kelola yang bersih adalah syarat utama
menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda nasional dan visi pemerintahan daerah.(Mg-04).
Editor : Azis Manansang