GORONTALOPOST -Pemerintah Provinsi Gorontalo bergerak cepat merespons polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bone Pesisir, yang sempat ramai diperbincangkan publik akibat temuan makanan diduga mengandung belatung.
Evaluasi pun langsung dilakukan guna memastikan program strategis tersebut tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan pihaknya memberi perhatian serius terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Ia menilai berbagai kritik yang muncul merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan program.
“Seluruh masukan yang ada akan menjadi bahan evaluasi agar program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Aspirasi tersebut juga datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir. Dalam pertemuan di rumah dinas wakil gubernur, mereka menyampaikan sejumlah catatan kritis, termasuk temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Ketua IPMBP, Usman Djauhari, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG. Namun, ia mendorong adanya pembenahan serius dalam sistem pengelolaan di lapangan.
“Kami mengapresiasi program ini, tapi perlu ada evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan tekanan terhadap warga yang menyampaikan keluhan. Menurutnya, masyarakat sebagai penerima manfaat seharusnya dilindungi, bukan justru merasa terintimidasi.
Di sisi lain, pihak penyelenggara memberikan klarifikasi. Kepala SPPG Desa Tihu, Alwin Karim, menjelaskan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah telah melalui uji kelayakan dan dalam kondisi baik saat diterima.
Ia menduga kemunculan belatung terjadi akibat penyimpanan makanan yang tidak tepat setelah dibawa pulang oleh penerima.
“Jika makanan tidak disimpan dengan baik, apalagi dalam waktu tertentu, faktor lingkungan seperti lalat bisa memicu munculnya larva,” jelasnya.
Terkait isu intimidasi, Alwin membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan klarifikasi yang dimediasi pemerintah desa.
Menanggapi seluruh polemik, Wakil Gubernur kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Ia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
“Tidak boleh ada bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Kualitas harus benar-benar diperhatikan, mulai dari makanan utama hingga sayur dan buah,” tegasnya.
Melalui dialog terbuka antara pemerintah, mahasiswa, dan penyelenggara program, diharapkan polemik ini menjadi momentum perbaikan bersama demi menghadirkan layanan gizi yang lebih baik bagi masyarakat.(antara)
Editor : Nur Fadilah