Gorontalopost, LIMBOTO – Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 2026 di Kabupaten Gorontalo.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah mencapai 80,51 persen.
Namun, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di angka 66,46 persen.
Menurut Robert, kesenjangan tersebut menunjukkan banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, risiko, maupun cara penggunaan yang benar.
Situasi ini dapat membuka peluang munculnya berbagai persoalan keuangan di tengah masyarakat.
Karena itu, OJK bersama pemerintah daerah terus memperluas program edukasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk dan layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan.
Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar literasi dan inklusi keuangan dapat tumbuh seimbang.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih terlindungi dan mampu
memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar
Robert.
Sementara itu ancaman pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gorontalo di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital.
Karena itu, edukasi dan literasi keuangan terus diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban berbagai praktik keuangan yang merugikan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo
Makmur, saat menghadiri kegiatan Literasi Keuangan dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 2026
yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
Menurut Sugondo, kemudahan masyarakat mengakses layanan keuangan digital harus dibarengi dengan pemahaman yang cukup.
Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat rentan tergoda berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan namun berujung pada kerugian besar.
“Era digital membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan ancaman baru. Karena itu masyarakat harus memahami cara memilih layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Melalui program GENCARKAN, pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan lembaga jasa keuangan berupaya membangun kesadaran masyarakat
agar lebih cermat dalam mengelola keuangan serta mampu menghindari berbagai modus penipuan yang marak berkembang di ruang digital. (Mg-04).
Editor : Azis Manansang