Gorontalopost, GORONTALO – Rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional (STN) di Kabupaten Gorontalo semakin menunjukkan progres positif.
Pemerintah daerah mulai mematangkan berbagai aspek pendukung, termasuk persoalan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah unggulan tersebut.
Upaya itu dilakukan melalui audiensi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan
Universitas Negeri Gorontalo yang berlangsung di Ruang Rapat Rektor Lantai 3 Rektorat UNG, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.
Sekolah Terintegrasi Nasional dirancang sebagai pusat pendidikan modern yang
diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Sugondo menegaskan bahwa dukungan seluruh pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan, termasuk dari kalangan perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan dunia pendidikan.
"Audiensi ini dalam rangka koordinasi terkait lahan di Haya-Haya yang saat ini masih berada dalam penguasaan UNG.
Kami berharap keluarga besar UNG dapat mendukung program pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional yang akan dibangun di Kabupaten Gorontalo.
Karena UNG juga merupakan bagian dari dunia pendidikan, kami yakin program ini akan mendapat dukungan yang baik," ujar Sugondo.
Menurutnya, pembangunan STN bukan hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang memiliki daya saing tinggi di masa mendatang.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepahaman untuk melanjutkan pembahasan pada level yang lebih tinggi melalui pertemuan antara Bupati Gorontalo dan pimpinan UNG.
"Alhamdulillah, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat tinggi antara Bupati dan Rektor. Selanjutnya kami akan bersama-sama membicarakan hal ini dengan Kementerian Pendidikan Tinggi," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa proses pemanfaatan lahan masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat karena status aset tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Karena itu, Pemkab Gorontalo berharap adanya dukungan dan percepatan proses dari kementerian terkait agar pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional dapat segera dimulai
dan memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan di daerah.
Selain Sekda, audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,
dan Kepala BPBD, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian
Organisasi dan Tata Laksana, serta pihak terkait lainnya.(Mg-04).