Gorontalopost, LIMBOTO — Persoalan kekeringan di Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Bupati Sofyan Puhi meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kekeringan menyatukan langkah, terutama dalam penyaluran air bersih kepada masyarakat.
Sofyan menekankan agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi di sejumlah lokasi.
Baca Juga: Dari Boalemo ke Jakarta, Sulaman Karawo Bersinar di Fashion Show Kriya Nusa 2026
Pemerataan harus menjadi perhatian sehingga warga di berbagai wilayah terdampak memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Hal tersebut disampaikan saat Sofyan memimpin rapat evaluasi penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (29/9/2026).
Dalam evaluasi tersebut, BPBD diminta mengambil peran sebagai pusat koordinasi distribusi air bersih. Lembaga itu harus mengatur pergerakan armada dengan melibatkan PDAM, PMI, Badan Wilayah Sungai (BWS), TNI dan Polri.
Sofyan meminta data mengenai lokasi terdampak diperbarui secara akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan tujuan pengiriman setiap armada air.
“Yang paling penting adalah data lokasi yang benar dan koordinasi antarinstansi. Semua pihak harus mengetahui wilayah yang sudah dilayani dan yang belum agar tidak terjadi penumpukan bantuan di tempat yang sama,” tegasnya.
Menurut dia, tanpa koordinasi yang terpusat, potensi terjadinya pelayanan berulang akan semakin besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sumber daya yang terbatas tidak terdistribusi secara optimal.
Karena itu, jadwal pengiriman air dan cakupan wilayah pelayanan diminta terus dipantau serta dievaluasi berdasarkan kondisi terbaru di lapangan.
Baca Juga: Gudang Warga Ipilo Dibobol, 3 Pelajar Diamankan URC Resmob Polresta Gorontalo Kota
Persoalan lain yang muncul dalam rapat adalah kondisi armada. Sejumlah kendaraan tangki yang dimiliki BPBD, PDAM dan Dinas Sosial mengalami kerusakan maupun gangguan teknis sehingga perlu mendapat perhatian untuk mendukung kelancaran distribusi.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga memperkuat status penanganan bencana. Sofyan menyetujui perpanjangan SK Tanggap Darurat dengan cakupan penanganan kekeringan dan karhutla.
Posko Bencana di BPBD akan menjadi pusat penanganan dan koordinasi di lapangan.
Tak hanya fokus pada dua persoalan tersebut, Sofyan juga mengingatkan jajarannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan banjir. Sarana pendukung seperti dapur umum dan perahu karet diminta diperiksa sejak dini.
“Peralatan yang berkaitan dengan penanganan darurat harus dipastikan siap pakai. Jangan menunggu bencana terjadi baru dilakukan pengecekan,” ujar Sofyan.
Langkah antisipasi tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah lebih siap menghadapi perubahan kondisi bencana, baik kekeringan, karhutla maupun potensi banjir.(Mg-04).
Editor : Azis Manansang