Gorontalopost, LIMBOTO – Di tengah capaian proyek fisik Kabupaten Gorontalo yang telah menyentuh 75 persen, sejumlah program pembangunan masih membutuhkan perhatian dan percepatan.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan Kampung Nelayan, yang progresnya dilaporkan masih berada di bawah persentase yang diharapkan.
Baca Juga: Helm, Ponsel hingga Knalpot Tak Sesuai Aturan Jadi Sasaran Operasi Patuh Otanaha di Gorontalo
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati menerima laporan dari masing-masing asisten mengenai perkembangan program hingga Oktober, termasuk berbagai pekerjaan yang perlu dikawal sebelum tahun anggaran berakhir.
Sofyan menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan merupakan program nasional yang dikerjakan langsung oleh kementerian terkait.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengomunikasikan kondisi progresnya kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Karena pelaksanaan berada di bawah kewenangan kementerian, pemerintah kabupaten berperan memantau, berkoordinasi, dan melaporkan perkembangan yang diketahui di lapangan.
Di sisi lain, gambaran umum pelaksanaan pembangunan daerah menunjukkan realisasi fisik telah mencapai 75 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat 65 persen.
Pemkab Gorontalo memandang capaian tersebut sebagai peluang untuk terus mendorong penyelesaian program.
Namun, angka realisasi itu tetap menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan selaras dengan rencana.
Baca Juga: Peringkat 9 ke Posisi Teratas se-Sulawesi, Kabupaten Gorontalo Percepat Digitalisasi Transaksi Dae
Pembahasan juga mencakup pembangunan Koperasi Merah Putih. Sebagian bangunan masih dikerjakan, sementara bangunan lainnya telah rampung dan menunggu tahapan lanjutan.
Melalui rapat evaluasi bulanan, Pemkab Gorontalo berupaya memetakan kendala, memantau kinerja perangkat daerah, dan memberi perhatian pada program yang
belum mencapai target.
Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga pelaksanaan pembangunan tetap terarah hingga akhir 2026,
meski penyelesaian setiap program bergantung pada progres dan kewenangan pihak pelaksana masing-masing.(Mg-04).
Editor : Azis Manansang