Gorontalopost, LIMBOTO — Menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan sekadar memperoleh kepastian status dan kedudukan dalam pemerintahan.
Ada amanah pelayanan yang harus dijalankan. Pesan itulah yang ditekankan Bupati
Gorontalo Sofyan Puhi kepada 102 PNS yang mengikuti pengambilan sumpah/janji di lingkungan Pemkab Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Baca Juga: Bupati Rum Pagau Desak 20 Desa di Boalemo Segera Tuntaskan Pembentukan Kopdes dan Pelunasan Pajak
Sofyan meminta para aparatur baru maupun PNS yang baru mengikuti prosesi sumpah agar menjadikan momentum tersebut sebagai awal memperkuat komitmen pengabdian.
Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan aparatur berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga harus dilaksanakan secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Sebanyak 102 peserta terdiri atas 67 lulusan seleksi CPNS tahun 2026, tiga lulusan IPDN, tiga lulusan STTD, serta 29 PNS yang belum pernah mengikuti prosesi pengambilan sumpah.
Keberagaman latar belakang tersebut, menurut pesan yang disampaikan dalam kegiatan itu, tidak mengurangi kewajiban mereka untuk bekerja dengan standar pengabdian yang sama.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan kerja sama tim dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa kebanggaan seorang PNS semestinya tidak berhenti pada seragam atau jabatan, tetapi tercermin dari keberadaan mereka yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat.
Nilai-nilai dalam semboyan Abdi Praja Dharma Satya Negara Bakti pun diminta menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas.
Pengambilan sumpah tersebut disaksikan Wakil Bupati Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, jajaran pejabat eselon II dan III, serta para rohaniawan.
Baca Juga: Bupati Sofyan Puhi Percayakan Eka Putra Olii Plt Camat Tolangohula dan Ronal Hasiru plt Kabag Hukum
Melalui prosesi ini, Pemkab Gorontalo berharap para PNS semakin memahami tanggung jawabnya
sebagai pelayan masyarakat sekaligus bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Mg-04).
Editor : Azis Manansang