Gorontalopost, GORONTALO – Polemik pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukot) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Gorontalo
kembali mencuat setelah pengurus demisioner KADIN Gorontalo, Don Rudin, menyoroti minimnya keterlibatan Pemerintah Kota Gorontalo.
Baca Juga: Kekeringan Meluas, 1.763 KK di Bone Bolango Terdampak dan 1 Juta Liter Air Dikerahkan
Don Rudin menyayangkan agenda pemilihan kepengurusan KADIN Kota Gorontalo
tersebut berlangsung tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemkot Gorontalo.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata mengenai proses pemilihan ketua,
melainkan menyangkut hubungan kelembagaan antara KADIN dengan pemerintah daerah.
“Sebagai organisasi yang memiliki kaitan erat dengan pengembangan dunia usaha, KADIN semestinya menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah.
Karena itu, pelaksanaan Mukot tanpa melibatkan Pemkot patut menjadi perhatian,” kata Don Rudin.
Don yang pernah menjadi Komtap KADIN Provinsi Gorontalo itu menilai kerja sama
antara dunia usaha dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut sebelumnya juga disampaikan Pemkot Gorontalo melalui Kabag Ekonomi Setda Kota Gorontalo, Caima Camaru.
Pemda mengaku menghormati sepenuhnya independensi KADIN dalam menentukan kepengurusan organisasinya.
Caima menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua KADIN.
Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal organisasi.
Meski demikian, Pemkot menilai pemberitahuan dan komunikasi tetap penting dilakukan.
Terlebih apabila agenda KADIN berkaitan dengan pelaku usaha daerah, penggunaan fasilitas milik pemerintah,
kehadiran pejabat daerah, atau program yang berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi.
“Koordinasi tidak boleh dipandang sebagai bentuk campur tangan. Justru komunikasi dibutuhkan agar hubungan kelembagaan antara KADIN dan pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik,” jelas Caima.
Pemkot Gorontalo berharap KADIN mampu menjalankan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi,
pengembangan UMKM, pembukaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan daya saing pelaku usaha.
Pemerintah juga meminta seluruh pihak tetap menjaga situasi kondusif dengan
mengedepankan komunikasi dalam setiap agenda organisasi.
Sinergi dinilai menjadi kunci karena pemerintah dan dunia usaha memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam pembangunan ekonomi daerah.
Baca Juga: Desa Luwoo Segera Jadi Desa Kreatif Digital, Pemkab Gorontalo Siapkan Pusat Promosi UMKM
Di sisi lain, anggota Dewan Pengarah KADIN Careteker Kota Gorontalo, Sulyanto Pateda, mengakui kondisi tersebut.
Ia menyebut keterbatasan waktu dan situasi yang mendesak membuat pihaknya tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan langkah lebih jauh.
“Waktunya sudah sangat mepet dengan kondisi yang serba mendesak, sehingga kami tidak banyak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal lainnya,” ujar Sulyanto.(Mg-02)
Editor : Azis Manansang