MA Melarang Pengadilan Negeri Mengesahkan Pernikahan Beda Agama

Tina Mamangkey • Dipublikasikan Rabu, 19 Juli 2023 | 10:49 WIB
Ilustrasi: Nikah beda agam (Dok JawaPos)
Ilustrasi: Nikah beda agam (Dok JawaPos)

GORONTALOPOST - Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 mengenai Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.

Dalam surat edaran tersebut, semua pengadilan dilarang untuk mengabulkan pencatatan perkawinan antaragama dan antarkeyakinan.

Aturan tersebut ditandatangani oleh Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, pada Senin, 17 Juli 2023. Surat Edaran MA Nomor 2/2023 ini mencakup dua poin.

"Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan keyakinan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan," seperti yang tercantum dalam Surat Edaran MA 2/2023, dikutip pada Rabu (19/7).

Poin pertama dalam surat edaran tersebut membahas tentang perkawinan yang sah yang ditentukan dalam hukum agama dan keyakinan masing-masing.

Hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, poin kedua menjelaskan bahwa para hakim harus mematuhi ketentuan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan keyakinan.

Syarifuddin menyatakan bahwa ketentuan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan keyakinan.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, terdapat beberapa perkara di pengadilan yang mengabulkan perkawinan antaragama dan antarkeyakinan.

Beberapa pengadilan yang mengizinkannya termasuk Pengadilan Negeri Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang, dan PN Yogyakarta.(jpg)

Editor : Tina Mamangkey
mahkamah agung SEMA Larangan nikah beda agama Nikah Beda Agama