GORONTALOPOST - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (23/7) lalu.
Pemeriksaan tersebut menuai perdebatan karena ada dugaan kepentingan kelompok tertentu yang terlibat. Pakar hukum pidana, Erlanda Juliansyah Putra, menilai bahwa kasus ini tak bisa terlepas dari isu politik jelang Pemilu 2024.
Erlanda mengatakan, "Sedikit aneh kenapa kasus ini baru sekarang digulirkan, inikan kasus lama tapi digulirkan lagi menjelang tahun Pemilu.
Dalam perspektif legal politics, kondisi seperti ini cenderung berkaitan dengan kepentingan faksi-faksi tertentu, apalagi jika dekat dengan pusat kekuasaan, untuk mengambil keuntungan politik."
Ia juga menyoroti serangan politik yang terjadi dalam kasus pemanggilan Airlangga sebagai saksi. Menurutnya, terdapat pihak-pihak yang mengaitkan hal ini dengan isu pergantian ketua umum Partai Golkar.
"Katakanlah memang ada proses hukum, dan itupun sebatas saksi dengan kejelasan yang kita tidak tahu pasti, namun tiba-tiba ada penggiringan politik terkait kepemimpinan partai jelang pemilu yang merupakan momen strategis," ungkap Erlanda.
Erlanda berharap agar publik mempertimbangkan kasus ini secara bijaksana dan tidak mudah termakan upaya penggiringan opini politik. Ia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang profesional dari pihak Kejaksaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, Airlangga Hartarto diberikan 46 pertanyaan oleh tim jaksa penyidik Jampidsus Kejagung terkait kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian yang bersinggungan dengan kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 12 jam.
"Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan," ucap Airlangga setelah pemeriksaan.
Airlangga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penyidik Kejagung dan memastikan bahwa ia telah menjawab pertanyaan penyidik dengan sebaik-baiknya.
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Airlangga didalami terkait pemberian izin ekspor CPO kepada tiga korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kasus izin ekspor CPO tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 6,47 triliun, dan masih berada di bawah pengawasan Airlangga Hartarto.
Perkara ini juga menyeret lima orang pelaku lainnya yang proses sidangnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Mereka antara lain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Indra Sari Wisnu Wardhana; mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei; Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang.
Sebagai update terbaru, Kejagung menetapkan tiga korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey