Gorontalopost.Id, JAKARTA - Isu Reshuffle Kabinet menguat pasca-pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor. Pertemuan 1 jam itu berlangsung tertutup, Selasa kemarin (02/10/2023).
Menanggapi hal itu DPP Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemegang hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Polsek Tapa Amankan Mantan Kades Aniaya Seorang Anak Gara -gara Tak Terima Ditegur Saat Pesta Miras
“Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak privilege presiden.
Selama ini kan walaupun kemudian presiden mempunyai rencana reshuffle itu kita tunggu,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/23).
Baca Juga: Empat Artis Berdarah Keturunan PKI, Penasaran Siapa Saja ?
Menurut Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar itu, jika ada reshuffle kabinet, biasanya Presiden Jokowi memanggil ketua-ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah.
“Kalaupun kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik, pasti komunikasinya antara Presiden dengan ketua umum partai politik,” demikian kata Doli.
Baca Juga: Sejumlah Komoditi di Gorontalo Alami Kenaikan Sepekan Terakhir
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahkan menilai wajar jika ada reshuffle kabinet lantaran ada kementerian yang terlibat kasus hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum.
Baca Juga: Honorer Kota Gorontalo Tewas Kecelakaan Usai Menabrak Pagar
Tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut,” ungkap Puan di sela-sela acara.
Pemberian gelar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dari Universitas Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor, Malaysia, Senin (2/10). (RM/Jpc)
Editor : Azis Manansang