Gorontalopost, MAKASSAR - Guna memastikan persiapan dan mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul.
Maka Pemerintah sebagai elemen pemerintahan terdekat perlu mengoptimalkan langkah strategis, menghindari tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 diikuti 27 Provinsi dan 308 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Bawa Sabu, Pengemudi Bentor Diciduk Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota
"Sehingga itu diperlukan peran Forkopimda untuk menjaga stabilitas polhukam termasuk peran tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Karena demokrasi yang mapan dimulai dari partisipasi bersama antara pusat dan daerah sehingga Pemilu dapat berjalan aman, damai dan berkualitas, " ujar Menpolhukam Hadi Tjahyanto.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pada di Hotel Claro Makassar, kemarin (26/06/2024).
Baca Juga: Data Pemilih Tidak Diperbarui, dan Caleg di Larang Kampanye Jelang PSU
Rakor yang dihadiri Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, diinisiasi oleh Kemenpolhukam. Menghadirkan narasumber Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, sedangkan Kapolri diwakili oleh Kabaharkam Komjen Pol Moh.Fadill Imran dan Panglima TNI diwakili Pangkogabwilhan II Marsyada TNI M.Khairil Lubis.
Baca Juga: Taklukan Sapurata FC, Kresna FC Sat Intelkam Juara Kapolres Boalemo Cup
Peserta rakor terdiri dari kementerian/lembaga pusat, Gubernur/Bupati/Walikota, TNI, POLRI, KPU.
Bawaslu, Forkopimda, perwakilan partai politik, tokoh agama dan tokoh adat, se wilayah Sulawesi Kalimantan dan Maluku.
Kegiatan diakhiri dengan Pembacaan deklarasi Pilkada Damai bersama seluruh peserta Rakor.(Mg-02/Kmfo).
Editor : Azis Manansang