Gorontalopost, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melonggarkan aturan pelarangan rapat di hotel untuk pemerintah daerah.
Baca Juga: Dana Pokir DPRD Gorontalo Anjlok Drastis, Efisiensi Anggaran Jadi Biang Utama, Deprov Pasrah
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi mempercepat realisasi belanja daerah.
sekaligus menyelamatkan industri perhotelan yang masih terpukul akibat pembatasan sebelumnya.
Rapat dan kegiatan dinas yang selama ini dibatasi untuk menekan pemborosan, kini kembali bisa digelar di hotel dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan substansi acara.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh dua alasan utama.
Pertama, serapan anggaran pemerintah daerah yang masih rendah. Kedua, lesunya industri hotel dan layanan pendukung seperti katering dan transportasi.
“Kita melihat belanja daerah belum optimal, dan di sisi lain, sektor jasa seperti hotel sangat terdampak.
Baca Juga: 100 Persen Terbentuk! Koperasi Merah Putih Siap Gerakkan Ekonomi Desa di Gorontalo
Jadi ini bagian dari upaya pemulihan,” jelas Bima Arya dalam keterangan persnya, kemarin.
Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengonfirmasi bahwa tingkat hunian kamar hotel turun drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Memicu efek domino seperti potensi PHK hingga lesunya usaha mikro yang menggantungkan hidup dari layanan acara pemerintahan.
Melihat kondisi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan membuka kembali izin kegiatan pemda di hotel.
Tujuannya tak hanya mendorong perputaran ekonomi lokal, tapi juga mengakselerasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar soal tempat rapat, tapi bagaimana pemda bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan belanja yang tepat sasaran,” imbuh Bima.
Namun begitu, Kemendagri tetap mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara selektif.
Rapat bukan sekadar formalitas, tapi harus berorientasi pada hasil dan efisiensi.
Baca Juga: Nanang Mantali Wakili Gorontalo di Kursus Inspektur Wasit Nasional PSSI
“Kegiatan tetap harus berbobot. Bukan hanya soal di mana, tapi untuk apa,” kata Bima menegaskan.
Hingga kini, Kemendagri belum mengeluarkan aturan teknis tentang batasan biaya dan standar fasilitas hotel.
Meski begitu, kepala daerah diminta mengedepankan kebijaksanaan dalam menentukan skala prioritas.
“Setiap kepala daerah pasti punya kalkulasi sendiri, dan kami dorong mereka untuk tetap rasional,” tutupnya.
Kebijakan relaksasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor jasa dan perhotelan di daerah yang selama ini kehilangan pasar dari kegiatan pemerintahan.
Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemulihan ekonomi lokal. (Mg-02)
Editor : Azis Manansang