Gorontalopost, JAKARTA — Sebanyak 4.770 kursi sekolah kedinasan disiapkan pemerintah bagi lulusan SMA, SMK, dan sederajat pada 2026.
Kuota tersebut menjadi peluang lebih besar bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus membuka jalan menuju karier sebagai ASN.
Peluang tahun ini bahkan lebih besar dibandingkan seleksi 2025. Jika tahun lalu hanya tersedia 3.257 formasi, pemerintah kini menambah sekitar 1.500 kursi yang tersebar pada sembilan kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penipuan Pasien RS Toto Kabila Berujung Laporan Polisi, Oknum PPPK Disorot
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa sekolah kedinasan memiliki misi yang lebih luas daripada sekadar mencetak calon ASN.
Peserta dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sekaligus karakter kuat dalam menjalankan pengabdian.
“Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri menjadi pribadi yang kompeten, berintegritas, dan disiplin dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan resminya, kemarin.
Kuota terbesar tahun ini diberikan kepada IPDN dengan 1.410 formasi. PKN STAN menyusul dengan 1.000 formasi, kemudian sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan sebanyak 891 formasi.
Politeknik Statistika STIS memperoleh 564 formasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 375, Politeknik Pengayoman Indonesia 250, STMKG 130, STIN 100, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara 50 formasi.
Rangkaian seleksi dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026 melalui pengumuman dan pembukaan pendaftaran.
Registrasi dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN, sementara SKD dijadwalkan pada September 2026. Setelah itu, masing-masing sekolah akan menentukan tahapan seleksi lanjutan berdasarkan ketentuan instansi.
Baca Juga: Dua Oknum Karyawan Pani Gold Mine Diringkus Satnarkoba Polres Pohuwato Tersandung Kasus Narkoba
Pada tahap SKD, peserta akan menjalani ujian berbasis CAT. Materinya meliputi TWK yang menguji wawasan kebangsaan, TIU untuk kemampuan verbal, numerik dan penalaran, serta TKP yang mengukur karakter dan kemampuan menghadapi berbagai situasi.
Pemerintah meminta calon peserta tidak mencari jalan pintas. Rini secara khusus mengingatkan peserta dan orang tua supaya berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan peserta dengan imbalan tertentu.
“Jangan mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi bagian dari birokrasi yang berintegritas,” tegas Rini.
Karena itu, persiapan sejak dini menjadi kunci. Peserta perlu memastikan dokumen lengkap, memahami materi SKD, serta mengikuti setiap informasi dari kanal resmi agar proses pendaftaran tidak terganggu.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang