Gorontalopost, GORONTALO – Kampus kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi.
Semangat itu ditunjukkan melalui peluncuran Pojok Pengawasan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang diinisiasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (25/6/2026).
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan implementasi kerja sama
antara Bawaslu dan Fakultas Ilmu Sosial UNG.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemilu melalui keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, Anggota
Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad, seluruh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
se-Gorontalo, serta civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial UNG.
Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak fakultas melalui penandatanganan kerja sama lanjutan.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menilai keberadaan kampus memiliki
posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan
demokrasi.
Karena itu, kehadiran Pojok Pengawasan di lingkungan kampus diharapkan menjadi sarana edukasi yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas kerja
sama yang terjalin dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Hari ini juga kita melakukan kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
Terima kasih atas dukungannya terhadap hadirnya Pojok Pengawasan di Fakultas Ilmu Sosial UNG,” ujar Idris.
Menurut Idris, fasilitas tersebut akan menjadi ruang informasi yang membuka akses
masyarakat terhadap berbagai isu pengawasan pemilu.
Selain itu, mahasiswa dapat berperan sebagai agen penyebar informasi dan penggerak partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
“Pojok Pengawasan bertujuan agar kampus dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu
dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan.
Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tambahnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Zuchri Abdussamad, menyatakan dukungannya
terhadap program tersebut.
Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa tentang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan publik.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Kami berharap kerja sama
ini tidak berhenti pada seremonial,
tetapi dapat memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, termasuk menghadirkan Bawaslu sebagai narasumber
dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru maupun kegiatan akademik lainnya,” kata Zuchri.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang