Advetorial Artis Dan Hiburan Berita Daerah Berita Utama Cover Story COVID-19 Ekonomi & Bisnis Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Lifestyle & Teknologi Nasional Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Sport Teropong

Data Tabrakan, Emosi Meledak DPRD Pohuwato Desak Hentikan Sementara Aktivitas Pani Gold Project

Azis Manansang • Sabtu, 18 Oktober 2025 | 01:46 WIB

 

perbedaan data antara masyarakat dan pihak Pani Gold Project (PGP)  mencuat ke permukaan saat Rapat Dengar Pendapa.(F:GP)
perbedaan data antara masyarakat dan pihak Pani Gold Project (PGP) mencuat ke permukaan saat Rapat Dengar Pendapa.(F:GP)

Gorontalopost, MARISA – Ketegangan kembali memuncak di ruang Paripurna DPRD Pohuwato setelah perbedaan data antara masyarakat dan pihak Pani Gold Project (PGP) mencuat ke permukaan.

Persoalan ini menjadi sumber utama berlarutnya pembayaran tali asih bagi penambang lokal yang lahannya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan tambang emas tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas pada Kamis malam (16/10/2025),

Baca Juga: Air Bersih Seret, DPRD Boalemo Turun Tangan, Komisi II Panggil PDAM Tirta Bahas Solusi untuk Warga Tabongo

Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, mengungkapkan bahwa pihak perusahaan melaporkan adanya 2.551 proposal pembayaran tali asih yang telah diterima.

Namun 134 di antaranya masih belum terselesaikan. Pernyataan itu justru memicu reaksi keras dari warga yang menilai data tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan.

“Berdasarkan data masyarakat, jumlah yang belum menerima pembayaran mencapai
sekitar 400 proposal.

Artinya ada perbedaan besar yang tidak bisa diabaikan,” ujar Beni di hadapan peserta
rapat.

Pernyataan itu sontak memanaskan suasana, terlebih ketika beberapa nama warga yang
belum dibayar dibacakan dan ternyata tidak tercantum dalam daftar perusahaan.

Sejumlah penambang langsung bereaksi, menuding PGP tidak terbuka dan menuntut
kejelasan.

Kondisi itu membuat masyarakat mendesak DPRD agar mengambil langkah tegas. Mereka
menuntut agar aktivitas Pani Gold Project dihentikan sementara hingga semua kewajiban
perusahaan terhadap penambang dilunasi.

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan dulu ada aktivitas sebelum semua dibayar,” tegas salah satu perwakilan penambang yang hadir.

Melihat situasi yang semakin panas, Beni Nento memutuskan untuk menunda RDP dan mengumumkan bahwa DPRD akan menggelar rapat internal guna merumuskan sikap resmi
lembaga.

Baca Juga: Rachmat Gobel Gaet Kota Hokota Jepang, Siap Kirim Petani Muda Gorontalo Belajar Pertanian Modern

Hasilnya, DPRD bersama perwakilan masyarakat sepakat untuk menyurati Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, meminta penghentian sementara seluruh aktivitas PGP sampai
persoalan tali asih benar-benar diselesaikan.

Surat itu menjadi keputusan bulat enam fraksi di DPRD Pohuwato dan dibacakan langsung oleh Beni di hadapan masyarakat penambang.(Mg-08).

Editor : Azis Manansang
#Berita Gorontalo #Konflik tambang #taliasih #penambang #DPRD POHUWATO