Gorontalopost, MARISA — Pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato langsung diikuti dengan penegasan tugas.
Setelah menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, para pejabat baru mengikuti serah terima jabatan (sertijab), Kamis (17/9/2026).
Prosesi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gunung Pani Kantor Bupati Pohuwato. Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam
dan Sekretaris Daerah Iskandar Datau turut menyaksikan proses tersebut, bersama perwakilan Forkopimda dan undangan lainnya.
Baca Juga: PT GM Janji Produksi 2027, Pemkab Bone Bolango Minta Konflik Tambang Diselesaikan Sebelum Operasi
Tiga OPD melaksanakan sertijab dalam kesempatan itu. Di Dinas Nakertrans, jabatan kepala dinas diserahterimakan dari Plt. Muslimin Nento kepada Mohamad Huntoyungo.
Selanjutnya, Dinas Sosial menyerahkan jabatan kepala dinas dari Plt. Amrin Umar kepada Ramayani Nento. Sedangkan di Kesbangpol, jabatan kepala badan beralih dari Plt. Mahyudin Ahmad kepada Saharudin Saleh.
Sementara sertijab di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta BKPSDM belum dilakukan karena pejabat yang baru dilantik pada dua OPD tersebut masih berstatus Plt.
Usai prosesi sertijab, Bupati Saipul menyampaikan sejumlah arahan. Ia meminta pejabat baru tidak sekadar menempati posisi baru, tetapi segera menjalankan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
Menurut Saipul, masing-masing OPD memiliki tantangan berbeda sehingga membutuhkan perhatian dan langkah kerja yang berbeda pula.
Kesbangpol, misalnya, diminta memperkuat hubungan dengan Forkopimda dan instansi vertikal.
Baca Juga: Bukan Sekadar Aturan, Pemkab Gorontalo Kejar Implementasi Kawasan Tanpa Rokok
Komunikasi tersebut diperlukan untuk mendukung stabilitas pemerintahan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban dan kehidupan politik di Kabupaten Pohuwato.
Kesbangpol juga diminta memperkuat sistem kewaspadaan dini. Analisis terhadap potensi gangguan, hambatan, tantangan maupun ancaman harus dilakukan lebih awal agar pemerintah dapat menyiapkan langkah konkret bersama pihak terkait.
Jaringan komunikasi juga perlu diperluas dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM dan media massa.
Bupati menilai hubungan yang baik dengan berbagai unsur tersebut dapat membantu pemerintah mendeteksi sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.
Arahan berbeda diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Saipul meminta OPD tersebut membuat terobosan untuk meningkatkan ketertarikan pelajar dan mahasiswa terhadap perpustakaan.
Perpustakaan, menurutnya, harus dikembangkan sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan.
Berbagai kegiatan yang kreatif, inovatif dan menarik perlu dikembangkan agar generasi muda lebih aktif memanfaatkannya.
Sementara itu, BKPSDM mendapat tugas penting dalam pembinaan aparatur. Bupati menekankan disiplin, etos kerja, etika dan moral pegawai harus menjadi bagian dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Penegakan disiplin, lanjut Saipul, harus dilakukan secara adil. Pegawai yang melanggar aturan harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan, sementara mereka yang menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan kinerja tinggi patut memperoleh penghargaan.
BKPSDM juga diminta memperhatikan peningkatan kompetensi aparatur melalui kebijakan yang mampu mendorong peningkatan mutu dan kualitas pegawai.
“Pelayanan masyarakat berada di garis depan tugas ASN. Karena itu, kapasitas dan profesionalisme setiap aparatur perlu terus ditingkatkan,” ujar Saipul.
Ia berharap seluruh pejabat yang baru menerima amanah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme sehingga pergantian jabatan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(Mg-08).
Editor : Azis Manansang