Gorontalopost, GORONTALO — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan tingkat provinsi.
Agar tidak gegabah dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD di kabupaten/kota.
Baca Juga: Ditodong Femy Udoki Soal Dukungan Pembentukan Kabupaten Bone Pesisir, Ismet Mile Siap Bantu
Arahan ini dikeluarkan menyambut dinamika politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) di berbagai wilayah.
Instruksi tertuang dalam Surat Instruksi Nomor: SI-4/DPP/GOLKAR/V/2025, tertanggal 15 Mei 2025.
Dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir serta Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Khusus bagi DPD I Golkar Gorontalo yang dipimpin oleh Rusli Habibie.
DPP secara eksplisit mengingatkan agar tidak asal-asalan menunjuk Plt di tingkat kabupaten/kota tanpa dasar yang jelas dan tanpa persetujuan pusat.
"Langkah organisasi harus dijalankan dengan penuh pertimbangan dan disiplin struktural.
Jangan sampai keputusan politis diambil secara sepihak yang bisa memicu kegaduhan internal," ungkap sumber internal DPP yang memahami substansi surat tersebut.
Surat itu menegaskan bahwa penunjukan Plt hanya diperbolehkan jika terdapat halangan tetap.
Seperti meninggal dunia, atau pengunduran diri tertulis, dan itupun harus didahului dengan pemberhentian resmi dari DPP.
Baca Juga: Lolly Yunus Dorong UMKM dan Desak Pemerataan Bantuan Mahyani di Bone Bolango
Selain itu, seluruh proses pemberhentian dan pengangkatan Plt harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi konsolidasi dan penguatan partai menjelang kontestasi politik nasional mendatang.
DPP menegaskan bahwa para Ketua dan Plt Ketua DPD Golkar se-Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap implementasi instruksi tersebut.
"Soliditas partai adalah kekuatan utama kami. Kedisiplinan struktur menjadi kunci.
Agar Golkar tetap menjadi partai besar yang disegani," demikian bunyi pesan politik yang tersirat dalam surat tersebut.
Salinan surat ini juga ditembuskan kepada Ketua Umum, Bendahara Umum, dan jajaran Wakil Ketua Umum DPP Golkar.
Sebagai bentuk pengawasan kolektif terhadap pelaksanaan instruksi partai.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang