Gorontalopost, GORONTALO - Ketidakhadiran lebih dari separuh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna pidato sambutan Gubernur Gorontalo periode 2025-2030 memicu tanda tanya besar.
Dari 45 anggota, hanya 15 yang hadir, termasuk Firman Salilama dari Fraksi Golkar yang mempertanyakan absennya dua unsur pimpinan DPRD yang sebelumnya sempat terlihat hadir.
Baca Juga: Perumda Muara Tirta Gorontalo, Model Sukses Pengelolaan Air Minum Berkelanjutan
Hal ini menimbulkan spekulasi tentang adanya persoalan internal di tubuh DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, mengungkapkan.
Bahwa ketidakhadiran mereka disebabkan oleh aspirasi yang belum dijawab pihak eksekutif.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai belum mendapatkan kejelasan.
Isu ini semakin memperkuat dugaan adanya ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Gorontalo.
Baca Juga: Polda Gorontalo Tangkap PNS Tersangka Penipuan Proyek Fiktif Senilai Rp1,5 Miliar
Meski alasan utama ketidakhadiran telah dijelaskan, absensi lebih dari separuh anggota DPRD tetap menjadi sorotan publik.
Thomas sendiri mengakui bahwa mereka yang hadir dalam sidang pun tidak mendapatkan dana pokir.
"Sehingga ini bukan hanya masalah segelintir anggota saja,"ungkapnya.
Namun, demikian menurutnya transparansi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Ketika parlemen tidak berfungsi secara maksimal, maka aspirasi masyarakat bisa terhambat.
Baca Juga: Kapolres Boalemo Pimpin Sertijab Kasat Samapta dan Kapolsek Dulupi
Oleh karena itu, diharapkan ada langkah konkrit untuk memperbaiki komunikasi.
Dan menyelesaikan perbedaan pendapat agar pemerintahan berjalan dengan lebih efektif dan transparan.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang