Gorontalopost, GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menerima audiensi sejumlah pengurus asosiasi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh provinsi, Senin (2/6/2025).
Baca Juga: Gorontalo Jadi Pilot Project Koperasi Merah Putih, DPRD Siap Kawal Realisasi Rp 3,5 Miliar
Kedatangan mereka membawa satu tuntutan penting: keadilan dalam distribusi anggaran dari pemerintah provinsi.
Wakil Ketua Komisi I, Siti Nurayin Sompie, bersama sejumlah anggota seperti Umar Karim, Ramdan Liputo.
serta, Ekwan Amad, dan Yeyen Sidiki, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Anggota Komisi I, Umar Karim, mengungkapkan bahwa para perangkat desa merasa selama ini terabaikan oleh Pemprov Gorontalo dalam hal dukungan anggaran.
“Mereka datang membawa keluhan serius. Selama ini, desa-desa merasa kurang mendapat perhatian dari segi anggaran.
Sementara dana hibah dari pemprov justru lebih banyak dialokasikan ke program pusat,” ujar Umar.
Baca Juga: Gorontalo Alami Deflasi Terdalam di Indonesia, Harga Bahan Pangan Anjlok Tajam
Ia menambahkan, Komisi I telah menampung aspirasi tersebut dan akan membicarakannya dengan anggota DPRD lainnya.
“Kami mendorong pemerintah provinsi agar melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) bisa lebih berpihak kepada desa-desa.
Karena pembangunan dimulai dari akar, dari desa,” tegasnya.
Para perwakilan asosiasi berharap agar pemerintah provinsi lebih responsif terhadap kebutuhan real masyarakat di desa.
Mereka menilai desa kerap menjadi ujung tombak pembangunan, namun minim dukungan nyata dari anggaran daerah. (Mg-02)
Editor : Azis Manansang