Gorontalopost, GORONTALO – Ketegangan seputar aktivitas pertambangan di Gorontalo mulai ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam suasana penuh kehati-hatian, Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo.
Bertemu langsung dengan Gubernur di Rumah Jabatan pada Senin (16/6/2025), guna merancang solusi strategis atas konflik yang kian memanas.
Baca Juga: Ahli Keuangan Kemenkeu Sebut Kasus Bansos Hamim Pou Bersifat Administratif, Bukan Pidana
Pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Dalam menghadapi gejolak penolakan tambang oleh masyarakat, terutama menyusul maraknya aksi protes
terhadap aktivitas perusahaan tambang di Bone Bolango.
"Kami ingin membangun kesepahaman bersama agar tidak ada kebijakan yang tumpang tindih.
Apalagi yang berpotensi menambah luka di tengah masyarakat," ujar Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Kamaru, seusai pertemuan.
Ia menekankan bahwa Pansus sedang memetakan akar persoalan agar rekomendasi yang disusun bersifat menyeluruh dan berkeadilan.
Gubernur Gorontalo pun menyambut baik inisiatif DPRD ini.
Baca Juga: DPRD Gorontalo Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Fraksi Setuju Dibahas, Bukan Langsung Terima
Ia menilai langkah Pansus sebagai upaya tepat dalam merespons keresahan warga yang selama ini merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan soal tambang.
"Pemprov sangat terbuka untuk dialog. Kita butuh jalan keluar yang tidak hanya legal.
api juga berpihak pada masyarakat lokal," kata Gubernur sebagaimana disampaikan kembali oleh Meyke.
Saat ini, Pansus masih dalam tahap pengumpulan data dan dialog dengan berbagai pihak.
Meyke memastikan bahwa seluruh rekomendasi nantinya akan menimbang aspek sosial, lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tambang rakyat.
"Tujuan utama kami bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi juga memastikan masa depan pengelolaan tambang yang adil bagi semua pihak, khususnya mereka yang hidupnya bergantung dari situ," tandasnya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang