Advetorial Artis Dan Hiburan Berita Daerah Berita Utama Cover Story COVID-19 Ekonomi & Bisnis Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Lifestyle & Teknologi Nasional Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Sport Teropong

DPRD Usulkan Skema CSR Tambang dan Soroti Infrastruktur Desa di Bone Bolango

Azis Manansang • Selasa, 24 Juni 2025 | 19:43 WIB

 

anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus.(F:DOK)
anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus.(F:DOK)

Gorontalopost, SUWAWA – Gagasan penerapan skema Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang diterapkan di Sulawesi Tengah.

Untuk menyelesaikan persoalan tambang di Bone Bolango mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Baca Juga: Polisi Ungkap Potensi Tersangka Baru Kasus Penggelapan di Toko Santi Boalemo

Usulan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus, dan didukung oleh legislator PPP, Faizal Hulukati.

Saat audiensi bersama Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Wakil Bupati Risman Tolingihu, serta jajaran OPD, Senin (23/6/2025) di Kantor Bupati.

“Sebaiknya untuk memperkuat usulan ini, kita lihat langsung ke lokasi di Sulawesi Tengah. Saya tugaskan Wakil Bupati mendampingi kunjungan anggota DPRD ke sana,” kata Bupati Ismet Mile.

Dalam kesempatan yang sama, Hamzah Idrus juga menyuarakan keprihatinannya atas kondisi jalan di tiga desa di kawasan Bulango-Tapa, yakni Desa Meranti, Dunggala, dan Langge.

“Saya sering lewat sana naik motor. Jalan itu seperti tak pernah diperhatikan. Kalau belum bisa diaspal, paling tidak ditimbun dulu untuk pengerasan.

Saat kemarau debunya luar biasa, dan kalau hujan jadi licin, bentor saja bisa patah shockbreaker-nya,” keluh Hamzah.

Baca Juga: Legislator Dapil 2 Gorontalo Kawal Program Infrastruktur dan Pariwisata Bone Bolango

Tak hanya itu, Hamzah juga menyoroti kondisi jalan di wilayah Bone Pesisir yang menurutnya sangat krusial bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Jalan sepanjang 12 km yang dirintis sejak masa Bupati Hamim Pou tersebut dinilai perlu segera diperbaiki.

“Kalau jalan itu selesai, nelayan bisa langsung menjual ikan tanpa harus memutar jauh, dan anak-anak sekolah juga lebih mudah menjangkau pendidikan,” ungkapnya.

Di akhir audiensi, politisi yang menggantikan Irwan Mamesa ini juga mempertanyakan pengelolaan wisata hiu paus di Botubarani, yang saat ini bukan dikelola pemerintah daerah, melainkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

“Wisata sebesar itu idealnya dikelola langsung oleh pemerintah daerah agar lebih terarah dan memberi dampak ekonomi yang maksimal,” pungkasnya.(Mg-02)

Editor : Azis Manansang
#CSR (corporate social responsibility) #Wisata Hiu Paus Botubarani Gorontalo #Bone Pesisir #Bone Bolango #tambang #infrastruktur desa #jalan