Gorontalopost, GORONTALO – Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) dan
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar Selasa (5/8/2025) di Ruang Inogaluma,
menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyusunan KUA-PPAS APBD Induk
Tahun 2026.
Komisi IV menegaskan agar pengalokasian anggaran daerah tidak terjebak pada
kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata
masyarakat.
Baca Juga: Sugondo Siap Kawal Pemerintahan dan Percepat Agenda Strategis
Sekretaris Komisi IV, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, memaparkan tiga fokus utama yang
menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut:
1. Prioritas pada Kebutuhan Masyarakat
Ghalieb menekankan pentingnya mengutamakan sektor-sektor vital seperti pendidikan,
kesehatan, sosial, dan penanggulangan bencana dalam penyusunan APBD. Ia meminta
Banggar memberi perhatian serius pada program dari OPD yang menjadi mitra kerja
Komisi IV.
“OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus masuk dalam skala prioritas.
Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keadilan layanan dasar,” ujarnya.
2. Efisiensi Anggaran dan Penentuan Skala Prioritas
Dalam situasi fiskal yang terbatas, Komisi IV meminta agar setiap rupiah anggaran
diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Ghalieb secara spesifik menyoroti dua
isu:
Baca Juga: PKS Tegaskan Tak Lindungi Kader Terlibat Skandal, Mustafa Yasin Siap Jalani Proses Hukum dan Etik
•Penanggulangan HIV/AIDS: Sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014, Komisi
Penanggulangan AIDS seharusnya menerima minimal Rp1 miliar per tahun. Namun, pada
2025 hanya dianggarkan Rp750 juta, padahal angka kasus terus meningkat.
•Perlindungan Perempuan dan Anak: Tingginya kasus kekerasan di Gorontalo menjadi
dasar perlunya tambahan dukungan anggaran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
3. Transparansi dan Keseimbangan Anggaran
Ghalieb juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja
program. Ia menegaskan, jangan sampai porsi belanja pegawai membengkak sementara
program untuk rakyat justru minim.
“Anggaran harus proporsional. Jangan sampai program prioritas kalah oleh belanja rutin,”
tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan APBD tidak didominasi oleh pokok pikiran (pokir)
dewan semata, karena bisa menyulitkan OPD dalam menjalankan program-program
strategis gubernur.
Baca Juga: Aleg PKS Klarifikasi Isu Penahanan di Arab Saudi, Mustafa Yasin : Saya Pulang dengan Kepala Tegak
Menutup pernyataannya, Ghalieb mengingatkan bahwa APBD 2026 harus berlandaskan
pada kebutuhan masyarakat, bukan titipan individu atau kelompok.
“Penyusunan anggaran bukan tempat menitip program pribadi. Harus berbasis data,
kebutuhan riil, dan aspirasi publik,” katanya.
Ia menyebut bahwa rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi bersama dengan 11 mitra
kerja Komisi IV.
Untuk mengawal implementasinya, Komisi IV telah menugaskan perwakilan di Banggar
untuk memastikan setiap program prioritas mendapat porsi anggaran yang layak.(Mg-02)