Gorontalopost, GORONTALO — Antrean panjang di sejumlah SPBU kembali menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa persoalan ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.
Baca Juga: Kasat Lantas Pohuwato Tegas, Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua//
Dalam pertemuan bersama Pertamina Patra Niaga, Ridwan mengungkapkan bahwa akar masalah utama antrean solar terletak.
Pada ketidaksesuaian antara kuota BBM dan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat.
“Data distribusi harus diperbarui agar alokasi solar di lapangan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Pihak Pertamina Patra Niaga menambahkan, upaya pembenahan akan dimulai dari konsolidasi data kendaraan bermotor di Gorontalo.
Sebagai dasar pengajuan kuota BBM yang lebih akurat.
Selain itu, distribusi SPBU akan ditata ulang agar penyebarannya lebih merata dan mampu mengurai penumpukan antrean di titik-titik tertentu.
Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan konsumsi BBM di masyarakat.
Bila diperlukan, penambahan kuota akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan stok nasional.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan solar,” jelas perwakilan Pertamina Patra Niaga.
Ridwan Monoarfa menekankan, DPRD akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah pengawasan lintas sektor.
Serta mendorong penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar industri untuk aktivitas pertambangan ilegal.
“Ketersediaan energi harus dijaga demi stabilitas ekonomi daerah. DPRD berkomitmen memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran,” tegasnya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang