Gorontalopost, GORONTALO – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan.
Dalam Audiensi DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2025, dan dihadiri oleh pimpinan serta jajaran anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan tim KPK RI.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran KPK di Bumi Serambi Madinah.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga antara legislatif, eksekutif, dan KPK—merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Kehadiran KPK menjadi dorongan moral bagi kami untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah rakyat dengan kejujuran dan tanggung jawab,” ujarnya penuh makna.
Ketua DPRD juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata soal penindakan, namun harus ditopang langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.
Menurutnya, edukasi publik melalui kegiatan audiensi seperti ini sangat penting untuk menumbuhkan budaya integritas di lingkungan birokrasi dan legislatif.
Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program KPK seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) serta penerapan teknologi digital untuk memperkuat transparansi keuangan daerah.
Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi.
Guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan perbedaan pemahaman antar lembaga teknis.
“Kami siap menjadi fasilitator jika terjadi perbedaan pandangan antar instansi di daerah, agar setiap proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa KPK kini lebih fokus pada pendekatan kolaboratif dan pencegahan, agar pemerintah daerah bisa bekerja tanpa beban birokratis yang berlebihan.
Kegiatan tersebut kemudian berlanjut ke sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan para anggota DPRD.
Dimana berbagai masukan konstruktif muncul terkait penguatan sistem integritas dan pengawasan penggunaan anggaran publik.
Suasana forum berlangsung dinamis, menandai semangat baru antara KPK dan DPRD Gorontalo dalam mewujudkan Gorontalo yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang