Gorontalopost, SUWAWA — Suara keresahan warga Lombongo akhirnya menggema ke meja legislatif.
Dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, masyarakat dan pemerintah desa membeberkan dua masalah besar yang selama ini membelit mereka.
Baca Juga: DPRD Boalemo Siap Turun Gunung Sengketa Lahan dengan PT PG Gorontalo Masuk Tahap Peninjauan Lapangan
: kisruh pengelolaan Koperasi Merah Putih dan kondisi infrastruktur yang kian memprihatinkan. Keduanya disebut sebagai persoalan yang tak lagi bisa dibiarkan berlarut.
Sekretaris Desa Lombongo, Winarti T. Ilahude mengungkapkan situasi di tubuh Koperasi Merah Putih kini tengah goyah.
Ia menyebut, beberapa pengurus memilih mundur lantaran tidak adanya kejelasan mengenai honorarium dan skema kesejahteraan.
“Para pengurus merasa berjalan tanpa arah. Pedoman teknis yang tidak jelas membuat mereka sulit bekerja dengan tenang,” tuturnya menjelaskan latar belakang kekisruhan tersebut.
Selain persoalan koperasi, kerusakan bronjong di bantaran sungai yang mengancam akses jalan utama desa juga turut mencuat sebagai kegelisahan utama warga.
Setiap kali musim hujan datang, aliran air membuat struktur penahan tanah makin rapuh dan memicu banjir yang meluber ke rumah-rumah warga.
Winarti menilai situasi ini harus segera ditangani sebelum menimbulkan dampak lebih besar.
Kunjungan Komisi I yang dipimpin Ketua Fadli Poha bersama jajaran anggota menunjukkan respon cepat terhadap keluhan tersebut.
Fadli memastikan seluruh poin aspirasi telah diterima dan akan diurai berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait.
“Kami tidak ingin aspirasi hanya berhenti sebagai catatan. Ini akan kami kawal hingga ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi I, Yeyen Sidiki menegaskan bahwa masalah-masalah yang diungkapkan Pemdes Lombongo merupakan lanjutan dari aspirasi masyarakat yang ia serap pada masa reses sebelumnya.
Menurutnya, mulai dari banjir, akses jalan rusak hingga dinamika internal koperasi, semuanya kini masuk dalam agenda monitoring komisi.
“Kami memastikan kebutuhan warga, termasuk rencana pembangunan fasilitas koperasi, tetap menjadi prioritas pengawalan kami sampai ke rapat-rapat resmi dewan,” tegasnya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang