Gorontalopost, GORONTALO — Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun.
Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi mendasar dalam sistem penilaian kinerja serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia menilai bahwa selama ini pemerintah masih berkutat pada laporan internal yang cenderung memuji diri sendiri, tanpa benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan.
Ghalib menilai bahwa penilaian subjektif dari pemerintah sering kali membuat banyak persoalan publik tertutup,
Padahal persepsi masyarakat adalah tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.
Karena itu, ia menegaskan perlunya riset persepsi publik yang dilakukan secara berkala untuk memastikan apakah program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Tidak cukup kalau hanya pemerintah yang membuat penilaian sendiri. Kita butuh suara masyarakat sebagai kompas perbaikan,” kata Ghalib, sambil menegaskan.
Pentingnya riset independen sebagai instrumen evaluasi objektif yang bisa menjadi dasar koreksi dan penyempurnaan program daerah.
Selain kinerja, Ghalib juga menyoroti pengelolaan CSR yang menurutnya belum berjalan terarah.
Ia mencontohkan model Yogyakarta, di mana pemerintah daerah mengambil peran langsung.
Baca Juga: Program Bibit Sapi Gorontalo Disorot, Tanpa Regulasi Jelas, Populasi Tak Kunjung Mandir
Dalam mengatur arus CSR sehingga programnya lebih terfokus dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, ia menilai pentingnya regulasi lokal yang mengatur mekanisme CSR secara jelas mulai dari pendataan hingga pelaporan.
“CSR itu bukan dana tanpa aturan. Kalau dikelola dengan sistem yang transparan dan modern.
Potensi manfaatnya sangat besar untuk membantu pembiayaan program di luar APBD,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar, Ghalib berharap mulai tahun depan pemerintah mulai menyusun kebijakan baru.
Agar pemanfaatan CSR benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan tidak lagi terjebak pada kepentingan personal atau kelompok tertentu.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang