Gorontalopost, GORONTALO - Kantor penghubung bukan sekadar bangunan transit, tetapi etalase martabat daerah di ibu kota.
Anggota DPRD Gorontalo, H. Fikram A.Z. Salilama, menilai fasilitas Pemprov Gorontalo di Jakarta masih berada di “kelas ekonomi,”
Baca Juga: Virtual Command Center Nataru, Gorontalo Perkuat Sinergi Keamanan dan Mitigasi Bencana
tertinggal jauh dibanding provinsi lain yang telah menjadikannya ruang representasi modern.
Kondisi ini dinilai menciptakan kesenjangan citra, terutama saat kantor tersebut menjadi titik singgah pejabat, legislator, hingga warga daerah.
Dalam narasi barunya, Fikram menyebut kantor itu sebagai “ruang tamu Gorontalo di jantung Indonesia,”
yang seharusnya memancarkan karakter dan kebanggaan daerah.
Namun realitas yang ia lihat justru sebaliknya anjungan daerah terkesan kusam, interior minim pembaruan,
dan layanan penunjang belum berorientasi pada kenyamanan pengguna.
Ia menilai, saat provinsi lain berlomba membangun citra, Gorontalo seolah berhenti di halaman pertama.
Sorotan ini bukan hanya soal cat tembok yang memudar, tetapi pesan simbolik yang ikut pudar bersamanya.
Kantor penghubung kerap dipakai untuk mendukung rapat koordinasi, fasilitasi agenda DPRD, hingga pertemuan eksekutif dengan mitra pusat.
Baca Juga: Gorontalo dan Kotamobagu Buka Babak Baru Kerja Sama Regional 2026
Namun, kondisi yang kurang terawat membuat fungsi strategisnya seolah bekerja setengah daya muncul sebagai kebutuhan, tetapi hilang sebagai kebanggaan.
Dalam rapat bersama TAPD dan pemerintah daerah, Fikram menolak logika efisiensi yang menempatkan kantor penghubung sebagai pos penghematan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran di fasilitas representatif hanya akan memotong
kepercayaan publik.
Ia mendorong perubahan pola pikir anggaran: bukan sekadar efisien, tetapi prioritatif pada
fasilitas yang menjaga kehormatan daerah di level nasional.
Keluhan itu pun disebut bukan suara tunggal. Banyak anggota DPRD merasakan hal yang
sama, sehingga isu ini berkembang menjadi “alarm kolektif” di parlemen daerah.
Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, ia menegaskan bahwa wajah legislatif ikut
terwakili dari kondisi fasilitas daerah di Jakarta. Jika kantor itu berbenah, maka wibawa
daerah ikut berbenah.(Mg-02).