
GORONTALOPOST- Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa tidak ada konflik pribadi antara Gubernur Gusnar Ismail dan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Sri Wahyuni Matona, menyikapi polemik yang berkembang terkait hubungan keduanya.
Menurut Sri Wahyuni, Gubernur Gusnar hanya menjalankan perannya sesuai aturan, termasuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
"Beliau hanya ingin menegakkan tata kelola pemrintahan termasuk peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Seorang pemimpin sebaiknya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, mendukung program-program pemerintah termasuk pemerintah pusat seperti menghadiri kegiatan Menteri di Gorontalo, kegiatan Forkopimda, kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, bahkan sekalipun kegiatan PKK. Jangan malah sebaliknya,”Sabtu (21/6/2025).
Ia mengingatkan agar urusan pemerintahan tidak dicampuradukkan dengan persoalan pribadi, apalagi sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Meski hubungan antara Pemprov dan Pemkot sedang ‘dingin’, Gubernur Gusnar tetap berkomitmen melaksanakan program-program pemerintahan di wilayah Kota Gorontalo.
Hal ini ditegaskan menyusul adanya kabar bahwa Wali Kota melarang aparat kecamatan dan kelurahan menghadiri kegiatan penyerahan bantuan pangan oleh gubernur.
“Saya sudah baca di media ada pernyataan Pak Wali yang melarang aparat kecamatan dan kelurahan untuk hadir hari ini di kegiatan penyerahan bantuan pangan bagi masyarakat. Kami hargai itu, tapi bantuan tetap harus diserahkan oleh gubernur kepada yang berhak,” pungkasnya.



