BONE BOLANGO- Zul Iskandar Suleman di hadapan aksi demo berjanji akan mengawal akses jalan Pinogu kedepan .
" Memang saat ini jalan ke Pinogu belum baik, karena terbentur oleh izin lahan kementerian kehutanan yang juga belum turun " Kata Owen menerima massa aksi mahasiswa Pinogu merdeka Senin (1/9/2025). Di DPRD Bonebolango sendiri kata Owen, telah menyuarakan hal ini agar pemerintah daerah dapat mengintervensi pembangunan jalan seadanya, bahkan diperkuat oleh Desa sekitar Pinogu yang telah membuat rawat beton, tetapi memang kultur tanah menuju Pinogu labil,sehingga sering rusak. " Butuh peran pemerintah provinsi dan pusat untuk ikut menyelesaikan persoalan Pinogu karena keterbatasan anggaran Bone Bolango di tengah efisensi Pinogu hingga hari ini masih jauh dari kata akses jalan yang baik pendidikan dan kesehatan refresentatif" Kata Owen yang juga politisi Nasdem ini. Dalam kesempatan itu Pula Owen juga menghadap kepada ketua DPW Nasdem Rahmat Gobel , maupun anggota DPR-RI lainya dari partai Nasdem membidangi kementerian kehutanan maupun banggar agar dapat mengintervensi pembangunan jalan Pinogu. Seperti diketahui,aliansi Pinogu Merdeka menggelar aksi damai, menyuarakan keluh kesah mereka atas sulitnya akses jalan, terbatasnya layanan pendidikan, hingga minimnya fasilitas kesehatan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten itu, di DPRD Bone Bolango dan Pemda .Jenderal Lapangan Aliansi Pinogu Merdeka, Moh. Supri Lasulika, dengan lantang menyampaikan kegelisahan masyarakatnya. Menurutntya, kemerdekaan yang selama ini dinikmati belum menyentuh kehidupan masyarakat Pinogu secara adil.
“Kemerdekaan Kecamatan Pinogu yang kita saksikan sekarang ini justru mencederai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Orang Pinogu juga membayar pajak, tapi hak kami belum terpenuhi. Kalau anggarannya tidak ada, seharusnya dipikirkan solusi,”ungkap Supri.
Supri menambahkan, meski pejabat daerah sering datang dan disambut dengan baik, kenyataannya wajah Bone Bolango belum benar-benar berpihak pada rakyat Pinogu. Bahkan, katanya, dokumen RPJMD tidak pernah menyinggung pembangunan jalan ke wilayah mereka.
Dalam aksi yang berlangsung damai itu, warga Pinogu menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya pembangunan jalan masuk dalam RPJMD, pemerintah provinsi ikut mengalokasikan anggaran, penyusunan panduan teknis pada 2025, hingga memastikan penganggaran pembangunan jalan tercantum dalam APBD 2026.(Agus) 
