Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rachmat Gobel Tegaskan Sidak Tambang Hak DPRD, Dorong Dialog dan Perbaikan Tata Kelola

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Rachmat Gobbel saat berada di Polda Gorontalo.(F:Ist)
Rachmat Gobbel saat berada di Polda Gorontalo.(F:Ist)

Gorontalopost, GORONTALO - Anggota DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota DPRD.

Merupakan bagian dari tugas konstitusional lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, sidak bukanlah hal yang perlu dipersoalkan selama dilakukan dalam koridor kewenangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat Gobel yang juga menjabat Ketua DPW Partai
NasDem Gorontalo.

Advertisement

Saat menanggapi polemik sidak pertambangan yang sebelumnya dilakukan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto.

“Pengawasan melalui sidak adalah tugas DPRD. Itu mekanisme yang wajar dalam memastikan aturan dijalankan,” ujar Rachmat saat mendampingi Mikson di Polda
Gorontalo.

Ia menilai persoalan yang muncul dalam aktivitas pertambangan seharusnya disikapi secara bijak melalui komunikasi dan pembenahan tata kelola.

Namun demikian, Rachmat menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rachmat juga menyebut kondisi Mikson telah membaik dan menilai insiden yang terjadi sebelumnya lebih disebabkan oleh luapan emosi sesaat.

Menurutnya, penyelesaian secara damai diharapkan dapat meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dalam pengelolaan pertambangan
di Gorontalo.

Sementara itu meski memilih berdamai, Mikson menegaskan langkah tersebut tidak berarti membenarkan tindakan yang dilakukan para penambang.

Ia menyebut para terlapor telah mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut, Mikson memastikan pencabutan laporan tidak akan mempengaruhi komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap aktivitas pertambangan.

Ia mengingatkan bahwa praktik tambang yang tidak bertanggung jawab berpotensi merusak lingkungan dan menjadi ancaman serius bagi masa depan Gorontalo. (Mg-04).

Advertisement

Artikel Terkait

Anggaran Rp 423 Juta Perjalanan Banmus DPRD Gorontalo Dipersoalkan, Sekwan Sebut Tidak Benar

Anggaran Rp 423 Juta Perjalanan Banmus DPRD Gorontalo Dipersoalkan, Sekwan Sebut Tidak Benar

Rifly membantah informasi yang menyebut 23 anggota Banmus akan menghabiskan anggaran Rp 423,246 juta untuk perjalanan konsultasi ke Jakarta

Gorontalo Siapkan Rencana Besar Hadapi Bencana, BPBD Gandeng OPD hingga   Kabupaten/Kota

Gorontalo Siapkan Rencana Besar Hadapi Bencana, BPBD Gandeng OPD hingga Kabupaten/Kota

penyusunan RPB merupakan bagian penting dari upaya mengintegrasikan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana.

Bantuan UMKM  Dibongkar  Walikota Adhan Dambea, Dugaan Intervensi Politik   Aleg Deprov Disorot

Bantuan UMKM Dibongkar Walikota Adhan Dambea, Dugaan Intervensi Politik Aleg Deprov Disorot

Ketentuan mengenai penggunaan DTSEN juga tercantum dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2025. Pasal 13 menyebut DTSEN sebagai acuan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer