SIGA Provinsi Gorontalo Diminta Jadi Satu-Satunya Data Gender dan Anak
Gorontalopost.Id, GORONTALO – Data Sistem Gender dan Anak (SIGA) menjadi satu-satunya basis data terkait gender (perempuan) dan anak yang digunakan.
Permintaan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Budiyanto Sidiki saat membuka kegiatan Advokasi Pengelolaan Data SIGA Provinsi Gorontalo, di Citymall Hotel, Rabu (6/9/2023).
Baca Juga: Yenny Wahid Sebut Prabowo Kandidat Kuat Capres 2024
“Saya minta agar Data SIGA ini menjadi satu-satunya data yang digunakan, jangan sampai ada dua sampai tiga data lagi.
Karena kemarin saya baru saja mengkritisi ada OPD yang menggunakan banyak data, sampai bingung mau menggunakan data mana untuk pengambilan kebijakan,” ujar Budi.
Baca Juga: Kapolda Gorontalo Mutasi 130 Personil Polres Pohuwato Mulai Dari Wakapolres Hingga Kapolsek
Mantan Kepala Bapppeda itu juga menyarankan agar Data SIGA ini dapat terhubung dengan Portal Satu Data, karena secara arsipektoral itu terintegrasi langsung dengan portal Satu Data Indonesia (SDI).
Hal tersebut dimaksudkannya agar data SIGA Gorontalo dapat terintegrasi dengan data yang terdapat di Kementerian.
Baca Juga: Kapolda Gorontalo Mutasi 130 Personil Polres Pohuwato Mulai Dari Wakapolres Hingga Kapolsek
“Saran saya bu Kadis, nanti ini dikomunikasikan agar dapat terintegrasi dengan Websitenya Pemprov yang juga memiliki keterkaitan dengan Portal Satu Data.
Dan secara arsipektoralnya langsung terhubung ke Portal SDI, agar data kita itu inline ke Kementerian. Oleh karena itu, jangan sampai beda datanya, jadi platform yang dipakai cukup SIGA saja,” saran Budi.
Budi juga menilai adanya data-data ini cukup penting bagi pemerintah, khususnya untuk menentukan ataupun menyusun arah kebijakan.
Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi program. Olehnya, ia berharap agar pengelolaan sistem datanya juga ditunjang dengan baik.
“SIGA ini akan menjadi baik kalau ditunjang oleh sistem pengelolaan yang baik, mulai dari bagaimana sistem pengambilan datanya.
Pengelolaan datanya sampai dengan terpublikasi itu harus diperhatikan, karena itu Bu Kadis, kabupaten/kota dikawal terus, jangan dibiarkan habis pada kegiatan ini saja dan tidak ada pengawalan selanjutnya,” pesan Budi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis PPPA provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemenuhan Hak Anak serta Kepala OPD terkait. (mg-02/Kmfo).
