RDP Komisi IV 'Bedah' Kadispora, Gaduh Polemik Medali Gorontalo Half Marathon
Gorontalopost,GORONTALO - Kontroversi Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 terus menggelinding, memaksa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Dalam rapat dengan pendapat (RDP), para legislator menuntut penjelasan lengkap.
Terkait kegaduhan publik soal desain dan produksi medali yang dinilai janggal dan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk politisi.
Sekretaris Komisi IV, Ghalieb Lahidjun, mengungkapkan bahwa pemanggilan Dispora dilakukan demi meluruskan kekisruhan yang terlanjur menjadi konsumsi publik.
Menurutnya, DPRD perlu memastikan bahwa penyelenggaraan event berskala besar seperti GHM tidak malah memantik polemik yang menggoyang kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin tahu secara detail apa yang sebenarnya terjadi,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Kadispora memaparkan seluruh proses yang berlangsung mulai dari tahap perencanaan, pembuatan desain, hingga keputusan akhir terkait medali.
Penjelasan itu dianggap penting mengingat beberapa keputusan dinilai tidak transparan dan memunculkan tanda tanya besar dari publik, terutama di media sosial.
Kendati demikian, Komisi IV menilai penjelasan Dispora belum sepenuhnya menjawab kegelisahan masyarakat.
Ghalieb menekankan bahwa lembaganya masih harus mengkaji lebih jauh sebelum menyimpulkan.
Baca Juga: Layanan Kesehatan di Gorontalo Disorot, Wali Kota Murka, Puskesmas Dicopot, RS Terancam Ditutup
Apakah terdapat pelanggaran prosedur ataupun kelalaian dalam proses pengadaan medali tersebut.
DPRD, katanya, memiliki kewajiban menjaga setiap program pemerintah tetap berada di jalur profesional dan sesuai aturan.
Komisi IV dijadwalkan menggelar rapat internal untuk merumuskan sikap resmi dan menyusun rekomendasi yang bakal disampaikan kepada Gubernur.
“Keputusan kami nantinya harus menjamin transparansi dan menjaga integritas penyelenggaraan event olahraga di Gorontalo,” tegas Ghalieb.
DPRD memastikan langkah yang diambil nanti akan mempertimbangkan kepentingan publik sebagai prioritas.(Mg-02).
