alexametrics
27.4 C
Gorontalo
Friday, May 27, 2022

Keppres Jokowi Heboh! Peran Soeharto Hilang dalam Serangan Umum 1 Maret?

GORONTALOPOST.ID-Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dinilai menghilangkan peran Soeharto sebagai komandan lapangan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Selain itu, Keppres tersebut juga dianggap menghilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hal ini lantas memicu polemik dan pro kontra di sejumlah kalangan.

 

Seiring dengan polemik itu, beredar video sejarahwan Anhar Gonggong yang membeberkan peran Seoharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Anhar Gonggong menegaskan, bahwa Soeaharto memiliki peran besar dalam peristiwa tersebut. Ia menyatakan, bahwa dirinya memiliki dokumen terkait Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Tapi, saya punya dokumennya,” ungkap Anhar Gonggong dalam video tersebut dikutip PojokSatu.id, Jumat (4/3/2022).

 

Akan tetapi, dokumen yang ia peroleh itu tidak berarti bahwa memang Soeharto tidak punya peranan apa-apa. “Bahkan saya mau mengatakan, bahwa Soeharto punya peranan besar ketika serangan itu dilakukan. Itu yang harus diakui,” tegas Anhar Gonggong.

 

Anhar Gonggong menjelaskan, Soeharto saat itu memiliki wilayah yang disebut Versailles.

 

Versailles adalah istilah pembagian wilayah yang dipakai Jerman lalu diadopsi untuk membagi wilayah perang di Indonesia. “Dan Soeharto mendapatkan Versailles 3, Yogjakarta,” ungkapnya.

 

Dalam wilayah Versailles, jelas dia, seorang komandan bebas mengambil inisiatif dalam melakukan tugasnya.

 

Ia mengakui, bahwa benar terjadi pembicaraan antara Soeharto dengan Sultan Hamengkubuwono IX dalam beberapa buku sejarah, bahkan dalam buku yang ditulis anak buah Soeharto yang ikut dalam serangan itu. “Dan disebutkan macam-macam hal, peristiwa yang berkaitan dengan bagaimana peranan Soeharto ketika itu,” tuturnya.

 

“Disepakati sebenarnya tujuan utama dari serangan itu, ya itu tadi, untuk membantah keterangan Belanda bahwa angkatan perang Republik Indonesia sudah lumpuh, tidak ada lagi,” sambung dia.

 

Maka akhirnya, menurut keterangan itu, antara Sultan dan Soeharto selalu bertemu dan akhirnya mereka sepakat.

 

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD membantah Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menghilangkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengunggah tautan sebuah pemberitaan online. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Soeharto dihapus dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. “Berita di bawah ini tak tepat,” tulisnya, dikutip PojokSatu pada Jumat (4/3/2022).

 

Mahfud menjelaskan, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu bukan merupakan buku sejarah. “Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah,” jelasnya.

 

Karena itu, Mahfud membantah pemerintah sengaja menghilangkan nama Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Akan tetapi, di dalam naskah akademik, nama dan peran Soeharto tetap ada.

 

“Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yg sumbernya komprehensif,” tegasnya.

 

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam konsiderans, Sultan Hamengku Buwono IX, Soekarno, Mohammad Hatta dan Jenderal Sudirman ditulis sebagai penggagas dan penggerak.

 

“Peran Soeharto, Nasution, dan lain lain ditulis lengkap di Naskah Akademik,” sambungnya.

 

Mahfud lantas membandingkan dengan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yang hanya menyebutkan Soekarno-Hatta.

 

“Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” terang dia.

 

Untuk diketahui, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai polemik dan pro kontra.

 

Pasalnya, keppres yang diteken Presiden Joko Widodo itu dianggap menghapus dan menghilangkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Poin yang dipermasalah itu terdapat pada poin c, bagian pertimbangan keppres tersebut.

 

Poin tersebut berbunyi:

 

Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (ruh/pojoksatu)

GORONTALOPOST.ID-Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dinilai menghilangkan peran Soeharto sebagai komandan lapangan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Selain itu, Keppres tersebut juga dianggap menghilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hal ini lantas memicu polemik dan pro kontra di sejumlah kalangan.

 

Seiring dengan polemik itu, beredar video sejarahwan Anhar Gonggong yang membeberkan peran Seoharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Anhar Gonggong menegaskan, bahwa Soeaharto memiliki peran besar dalam peristiwa tersebut. Ia menyatakan, bahwa dirinya memiliki dokumen terkait Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Tapi, saya punya dokumennya,” ungkap Anhar Gonggong dalam video tersebut dikutip PojokSatu.id, Jumat (4/3/2022).

 

Akan tetapi, dokumen yang ia peroleh itu tidak berarti bahwa memang Soeharto tidak punya peranan apa-apa. “Bahkan saya mau mengatakan, bahwa Soeharto punya peranan besar ketika serangan itu dilakukan. Itu yang harus diakui,” tegas Anhar Gonggong.

 

Anhar Gonggong menjelaskan, Soeharto saat itu memiliki wilayah yang disebut Versailles.

 

Versailles adalah istilah pembagian wilayah yang dipakai Jerman lalu diadopsi untuk membagi wilayah perang di Indonesia. “Dan Soeharto mendapatkan Versailles 3, Yogjakarta,” ungkapnya.

 

Dalam wilayah Versailles, jelas dia, seorang komandan bebas mengambil inisiatif dalam melakukan tugasnya.

 

Ia mengakui, bahwa benar terjadi pembicaraan antara Soeharto dengan Sultan Hamengkubuwono IX dalam beberapa buku sejarah, bahkan dalam buku yang ditulis anak buah Soeharto yang ikut dalam serangan itu. “Dan disebutkan macam-macam hal, peristiwa yang berkaitan dengan bagaimana peranan Soeharto ketika itu,” tuturnya.

 

“Disepakati sebenarnya tujuan utama dari serangan itu, ya itu tadi, untuk membantah keterangan Belanda bahwa angkatan perang Republik Indonesia sudah lumpuh, tidak ada lagi,” sambung dia.

 

Maka akhirnya, menurut keterangan itu, antara Sultan dan Soeharto selalu bertemu dan akhirnya mereka sepakat.

 

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD membantah Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menghilangkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengunggah tautan sebuah pemberitaan online. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Soeharto dihapus dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. “Berita di bawah ini tak tepat,” tulisnya, dikutip PojokSatu pada Jumat (4/3/2022).

 

Mahfud menjelaskan, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu bukan merupakan buku sejarah. “Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah,” jelasnya.

 

Karena itu, Mahfud membantah pemerintah sengaja menghilangkan nama Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Akan tetapi, di dalam naskah akademik, nama dan peran Soeharto tetap ada.

 

“Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yg sumbernya komprehensif,” tegasnya.

 

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam konsiderans, Sultan Hamengku Buwono IX, Soekarno, Mohammad Hatta dan Jenderal Sudirman ditulis sebagai penggagas dan penggerak.

 

“Peran Soeharto, Nasution, dan lain lain ditulis lengkap di Naskah Akademik,” sambungnya.

 

Mahfud lantas membandingkan dengan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yang hanya menyebutkan Soekarno-Hatta.

 

“Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” terang dia.

 

Untuk diketahui, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai polemik dan pro kontra.

 

Pasalnya, keppres yang diteken Presiden Joko Widodo itu dianggap menghapus dan menghilangkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Poin yang dipermasalah itu terdapat pada poin c, bagian pertimbangan keppres tersebut.

 

Poin tersebut berbunyi:

 

Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (ruh/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/