alexametrics
28.1 C
Gorontalo
Sunday, July 3, 2022

Rugikan Negara Rp23 Triliun, Kejagung Minta Heru Hidayat Dihukum Mati

Oleh karena itu, lanjut dia, hakim harus berani mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik atau negara.

Dalam konteks perkara ASABRI, meski Heru didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, tetapi dalam persidangan terungkap sejumlah hal yang memberatkan perbuatannya.

“Terdakwa Heru Hidayat telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan negara sangat besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 22.788.566.482.083,00, di mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati terdakwa sebesar Rp 12.643.400.946.226,” beber Leonard.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa ASABRI Heru Hidayat

Lebih lanjut, Leonard mengatakan dalam praktik peradilan, hakim memutus perkara di luar dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bukan sesuatu hal yang baru. Salah satu contohnya adalah vonis Susi Tur Andayani.

Susi merupakan kurir suap Akil Mochtar dalam jual beli perkara kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis Susi melanggar pasal di luar dakwaan jaksa penuntut umum.

“Terkait putusan perkara atas nama Susi Tur Andayani hanyalah salah satu contoh sebagai penegasan bahwa putusan hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara di luar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa,” ujar Leonard.

Kembali ke perkara ASABRI, Leonard mengungkapkan bahwa proses persidangan telah mengungkap bahwa Heru Hidayat sama sekali tidak merasa perbuatannya salah.

Terdakwa juga tidak berniat mengembalikan hasil kejahatannya secara sukarela.

Bagi terdakwa, tambah Leonard lagi, transaksi di pasar modal yang dilakukannya adalah perbuatan perdata yang lazim dan lumrah dan bukan sebuah kesalahan. (jpnn/pojoksatu)

Oleh karena itu, lanjut dia, hakim harus berani mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik atau negara.

Dalam konteks perkara ASABRI, meski Heru didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, tetapi dalam persidangan terungkap sejumlah hal yang memberatkan perbuatannya.

“Terdakwa Heru Hidayat telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan negara sangat besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 22.788.566.482.083,00, di mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati terdakwa sebesar Rp 12.643.400.946.226,” beber Leonard.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa ASABRI Heru Hidayat

Lebih lanjut, Leonard mengatakan dalam praktik peradilan, hakim memutus perkara di luar dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bukan sesuatu hal yang baru. Salah satu contohnya adalah vonis Susi Tur Andayani.

Susi merupakan kurir suap Akil Mochtar dalam jual beli perkara kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis Susi melanggar pasal di luar dakwaan jaksa penuntut umum.

“Terkait putusan perkara atas nama Susi Tur Andayani hanyalah salah satu contoh sebagai penegasan bahwa putusan hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara di luar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa,” ujar Leonard.

Kembali ke perkara ASABRI, Leonard mengungkapkan bahwa proses persidangan telah mengungkap bahwa Heru Hidayat sama sekali tidak merasa perbuatannya salah.

Terdakwa juga tidak berniat mengembalikan hasil kejahatannya secara sukarela.

Bagi terdakwa, tambah Leonard lagi, transaksi di pasar modal yang dilakukannya adalah perbuatan perdata yang lazim dan lumrah dan bukan sebuah kesalahan. (jpnn/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/