Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Komioner Bawaslu Provinsi Kena Sanksi Peringatan DKPP

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito. (Dok. DKPP)
Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito. (Dok. DKPP)


Gorontalopost.id,  GORONTALO – Lima Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, Jhon Hendri Purba, Lismawi Ibrahim, Amin Abdullah, dan Moh. Fadjrin Arsyad.

Kena sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Advertisement

Karena kelima komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo dipandang kurang serius dalam melakukan klarifikasi aduan masyarakat dalam proses rekutmen calon anggota Bawaslu Kota Gorontalo.

Dikutif dari web DKPP, sanksi peringatan ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan Nomor 119-PKE- DKPP/IX/2023.

Advertisement

Serta enam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, kemarin (8/12/2023).

Sidang dipimpin Ketua Majelis sidang Heddy Lugito beserta empat anggota majelis lainnya yang membacakan putusan secara bergilir.

Anggota majelis DKP, Muhammad Tio Aliansyah, menguraikan tindakan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat.

Soal dugaan keterlibatan Erman Katili sebagai pengurus PKP Provinsi Gorontalo saat uji kelayakan dan kepatutan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota—dinilai tidak dapat dibenarkan hukum maupun etika.

Sebab kelima teradu tidak melakukan pendalaman dan penelusuran dan meminta keterangan dari pihak yang berkompoten dari status Erman Katili sebagai pengurus Partai PKP Provinsi Gorontalo. Teradu hanya mendengarkan pengakuan dari Erman Katili.

“Sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan para teradu seharusnya melakukan tindakan yang tepat untuk mendapatkan keterangan yang cukup dari pihak yang berkompoten.

Dalam memberikan keterangan untuk mendapatkan kebenaran tentang keterlibatan yang bersangkutan Erman Katili sebagai pengurus PKP Provinsi Gorontalo,” ucap Tio.

Menurut Tio pendalaman dan keterangan untuk mendapatkan kebenaran penting dilakukan sebab syarat utama menjadi penyelenggara Pemilu bukan merupakan anggota partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 1 huruf i undang-undang Pemilu.

“Klarifikasi dimaksud penting untuk memastikan bahwa Erman Katili benar-benar bukan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Tetapi oleh para teradu tidak dilakukan klarifikasi kepada DPP maupun DPN PKP untuk mengkonfirmasi kebenaran keterangan dari Erman Katili bukan pengurus PKP provinsi Gorontalo.

Sebaliknya para teradu hanya mendasarkan kepada bukti-bukti keterangan Erman Katili berupa surat pernyataan pencatutan namanya dari Abdullah Said selaku ketua DPP PKP Gorontalo yang seharusnya masih membuktikan konfirmasi kepada DPP dan DPN PKP.

Para teradu seharusnya mempunyai sense of ethic (kepekaan etika) untuk mencari kebenaran formil dan materil atas tanggapan dan masukkan masyarakat tersebut yang secara nyata tercantum namanya sebagai sekretaris DPD Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Gorontalo periode 2022-2026,” jelasnya.

Berdasarkan urai tersebut, Ketua Majelis DKPP memutuskan untuk memberikan sanksi peringatan kepada kelima teradu. “Mengabulkan aduan para teradu untuk sebagian.

Dua menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV dan teradu V. Tiga, memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan,” tandas Heddy Lugito.(Mg-02/gps/Dkpp)

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Brimob dan BPBD Gorontalo Bangun Sinergi Lintas Instansi

Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Brimob dan BPBD Gorontalo Bangun Sinergi Lintas Instansi

Dansat Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol. Danu Waspodo, mengapresiasi keterbukaan dan sambutan yang diberikan jajaran BPBD

Kapolres Pohuwato Warning Anggota Terlibat PETI, Terbukti Melanggar, Siap-Siap Ditindak

Kapolres Pohuwato Warning Anggota Terlibat PETI, Terbukti Melanggar, Siap-Siap Ditindak

Kapolres Pohuwato menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan bukti keterlibatan personel, pihaknya akan menjatuhkan tindakan sesuai aturan

Gorontalo Kirim Empat Kader ke Pusat, Pengurus HIPMI Daerah Kini Masuk Jajaran BPP Periode 2026-20

Gorontalo Kirim Empat Kader ke Pusat, Pengurus HIPMI Daerah Kini Masuk Jajaran BPP Periode 2026-20

Keterwakilan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kebanggaan organisasi, tetapi mampu membuka akses lebih luas bagi pengusaha daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer