Gorontalo Siapkan 15 Desa Percontohan untuk Program Antikorupsi 2024

GORONTALOPOST -Pemerintah Provinsi Gorontalo kini tengah melaksanakan observasi terhadap 15 desa yang dipilih sebagai percontohan dalam program replikasi desa antikorupsi tahun 2024.
Program ini, yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertujuan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Tim Gabungan Lakukan Penilaian Multiaspek
Observasi yang berlangsung hingga 21 November 2024 ini dilakukan oleh tim gabungan dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Dukcapil dan PMD, Inspektorat, serta Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo.
Ketiga OPD ini berkolaborasi untuk menilai berbagai aspek tata kelola desa, termasuk pengelolaan kelembagaan, administrasi dan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Menurut Inspektur Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole, penilaian ini melibatkan lima komponen utama: penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. "Semua komponen tersebut diterjemahkan ke dalam 18 indikator dan belasan sub-indikator yang harus dipenuhi oleh desa-desa percontohan," ungkap Misranda.
Evaluasi Transparansi Desa
Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui website resmi desa. "Kami mengevaluasi apakah desa telah memiliki situs web dan memanfaatkan platform tersebut untuk mengunggah APBDes mereka. Transparansi seperti ini menjadi dasar utama pengelolaan antikorupsi," jelasnya.
Desa dengan Hasil Terbaik Akan Maju ke Tingkat Nasional
Dari 15 desa percontohan, tiga desa terbaik akan dipilih untuk mewakili Provinsi Gorontalo dalam penilaian nasional oleh tim KPK pada tahun 2025.
Desa-desa yang belum memenuhi seluruh indikator diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan hingga 25 November 2024, dengan penilaian akhir dijadwalkan pada 28 November 2024.
Lebih dari Sekadar Lomba
Misranda menekankan bahwa program ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan semata.
Ia berharap, program ini menjadi momentum perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa. "Melalui transparansi dan keterbukaan informasi, diharapkan desa-desa ini dapat menjadi pelopor tata kelola yang lebih baik di masa depan," tambahnya.
Daftar Desa Percontohan
Adapun 15 desa yang menjadi bagian dari program ini adalah: Pilohayanga, Luwoo, Iloponu, Molombulahe, Piloliyanga, Botumoito, Taluduyunu, Padengo, Motolohu, Talulobutu, Toto Utara, Tanggilingo, Nanti Jaya, Tolango, dan Lelato.
Dengan program ini, Gorontalo berupaya menjadi pionir dalam penerapan standar antikorupsi di tingkat desa, sejalan dengan visi KPK untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas di seluruh Indonesia.(antara)



