115 Sengketa Pilkada 2024 Didaftarkan ke MK, Lima dari Gorontalo

Gorontalopost, GORONTALO – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari berbagai daerah di Indonesia.
Hingga Minggu (8/12/2024), mayoritas permohonan terkait pemilihan bupati (Pilbup), dengan total 86 kasus.
Sebanyak 29 permohonan lainnya diajukan untuk perselisihan hasil pemilihan wali kota (Pilwako). Tidak ada sengketa terkait pemilihan gubernur yang tercatat tahun ini.
Beberapa daerah di Provinsi Gorontalo juga mengajukan sengketa Pilkada 2024 ke MK. Pada Kamis (5/12/2024), pasangan Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarief resmi menggugat hasil Pemilihan Bupati Pohuwato.
Permohonan terkait Pilwako Gorontalo juga telah diajukan meskipun nama pemohon belum dipublikasikan.
Sehari kemudian, Jumat (6/12/2024), sengketa hasil Pilbup dari tiga daerah di Gorontalo turut didaftarkan. Pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf serta Ridwan Yasin dan Muksin Badar menggugat hasil Pilkada Gorontalo Utara.
Sementara itu, Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe mengajukan gugatan atas hasil Pilbup Bone Bolango.
Proses persidangan akan dimulai dengan pemeriksaan awal oleh MK, di mana masing-masing pemohon akan menyampaikan dalil dan bukti dugaan pelanggaran Pilkada.
Jika permohonan dianggap memenuhi syarat, sidang akan berlanjut ke tahap pemeriksaan substansi.
Keputusan yang diambil MK bersifat final dan mengikat, sehingga hasil sengketa ini akan menjadi penentu sah atau tidaknya pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk Gorontalo.
Masyarakat Gorontalo kini menunggu dengan harap-harap cemas hasil sidang yang akan memutuskan nasib kepemimpinan daerah mereka untuk lima tahun ke depan.



