Wabup Boalemo Ingatkan Keras Soal Dana Desa, Kasus Korupsi Kades Naik, Jangan Sampai Terjerumus
Gorontalopos, TILAMUTA – Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala desa dalam memanfaatkan dana desa.
Ia menyoroti data Kejaksaan Agung yang menunjukkan jumlah kades terjerat kasus korupsi terus bertambah, bukan menurun. Peringatan ini disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-167 Desa Hungayonaa.
Lahmudin meminta para kepala desa memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam setiap program pembangunan.
Ia menekankan pentingnya meminta pendampingan baik kepada camat, DPRD, maupun aparat penegak hukum agar kebijakan desa tidak melenceng.
“Mintalah arahan dan konsultasi kepada kejaksaan. Itu akan membantu memastikan angkah-langkah pembangunan tidak salah arah dan tidak berurusan dengan hukum,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga memaparkan kondisi perekonomian Boalemo.
Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 2 persen dan berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo.
Meski meningkat menjadi 3,5 persen pada triwulan III, capaian tersebut tetap tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain yang sudah menyentuh angka 4 hingga 7 persen.
“Kita masih jauh dari ideal. Pohuwato bahkan sudah mencapai angka hampir setara Kota Gorontalo,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Lahmudin menilai daya beli masyarakat harus diperkuat.
Ia menyebut kebijakan pemberian TPP kepada ASN tidak berjalan maksimal, sebab banyak ASN yang justru terbebani kredit bank sehingga perputaran ekonomi belum terasa signifikan.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Gorontalo Desak Kepala Dispora Dinonaktifkan, GHM Disebut Picu Kegaduhan Politik
Selain itu, ia menyoroti pelaksanaan program MBG yang berjalan tidak sesuai harapan Presiden, karena bahan kebutuhan pokok di beberapa desa masih bergantung dari luar wilayah.
Sebagai contoh, Wabup mengungkapkan bahwa Desa Hungayonaa masih membeli beras, sayuran, hingga cabai dari luar Tilamuta.
Kondisi ini dianggap turut menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia kemudian meminta DPRD ikut melakukan pengecekan bersama untuk memastikan perputaran ekonomi benar-benar terjadi di tingkat desa.
“Kalau pola seperti ini terus bertahan, maka MBG sulit memberi dampak pada pertumbuhan. Angkanya tidak akan naik sesuai harapan kita semua,” tegasnya.(Fik).
