Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wabup Lahmuddin Minta Program Boalemo 2027 Prioritaskan Kebutuhan Warga

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat menghadiri sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang DPRD Boalemo,(F:Diskominfo)
Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat menghadiri sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang DPRD Boalemo,(F:Diskominfo)

Gorontalopost, TILAMUTA – Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Boalemo dituntut semakin cermat menentukan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. 

Penentuan prioritas menjadi penting agar anggaran yang tersedia tidak terserap untuk kegiatan yang minim dampak bagi kehidupan warga.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali dalam sidang paripurna pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang DPRD Boalemo, Senin (26/10/2026). 

Forum ini menjadi ruang pembahasan arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara sebelum proses penganggaran berlanjut ke tahapan berikutnya.

Advertisement

Lahmuddin meminta setiap program disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 

Menurutnya, perencanaan yang baik harus mempertimbangkan skala prioritas serta target yang terukur, sehingga kegiatan yang disepakati memiliki tujuan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang direncanakan, tetapi juga oleh manfaat yang dihasilkan. 

Karena itu, program yang diprioritaskan perlu mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong aktivitas pembangunan, dan memberikan dampak langsung bagi warga Boalemo. 

Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD juga diperlukan agar penyusunan anggaran berjalan selaras dan transparan.

Advertisement

Artikel Terkait

Gusnar Ismail Hadapi APBD Gorontalo 2027 Rp 1,2 Triliun, Ruang Fiskal Makin Kecil Pemprov Dituntut S

Gusnar Ismail Hadapi APBD Gorontalo 2027 Rp 1,2 Triliun, Ruang Fiskal Makin Kecil Pemprov Dituntut S

Gusnar menggambarkan kondisi fiskal Gorontalo yang mengalami tren penurunan. APBD pada 2024 mencapai Rp 1,9 triliun turun menjadi Rp 1,8 T

Pemkab dan DPRD Gorontalo Sepakati KUA-PPAS 2027, Sofyan Puhi: Anggaran Masih Dinamis

Pemkab dan DPRD Gorontalo Sepakati KUA-PPAS 2027, Sofyan Puhi: Anggaran Masih Dinamis

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, KUA-PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun RKA

 SAKIP Jadi Fokus Perhatian Sofyan Puhi, OPD Diminta Jangan Ulangi Kesalahan APBD   2026

SAKIP Jadi Fokus Perhatian Sofyan Puhi, OPD Diminta Jangan Ulangi Kesalahan APBD 2026

Bupati meminta hasil evaluasi SAKIP terhadap APBD 2026 dijadikan pijakan dalam merancang APBD 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer