Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa Hukum Sebut Pemecatan Dirut PDAM Tirta Bolango Bonebolango Cacat Hukum

Y
Penulis: Yanto Kadir❯

 


Advertisement

Rovan Panderwais Kuasa hukum Dirut PDAM non aktif  (F:ist)
Rovan Panderwais Kuasa hukum Dirut PDAM non aktif (F:ist)

Gorontalopost,  SUWAWA –Pemecatan Dirut PDAM Bone Bolango cacat hukum. Penilaian ini disampaikan Rovan Panderwais Hulima selaku Kuasa hukum Direktur Utama Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Bonebolango non aktif.

Menurut Rovan Panderwais Hulima, klaim Kuasa hukum Pemkab Bone Bolango Mashuri bahwa pemecatan itu merujuk.

Advertisement

Pada Permendagri No. 2 tahun 2007.serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 juncto Permendagri Nomor 37 tahun 2018.

“Yang mana keputusan itu sudah melalui proses dan dinamika yang panjang, melalui mekanisme yang sistematis adanya aduan masyarakat terkait pengelolaan dan manajemen keuangan PDAM Tirta Bulango.

Advertisement

Namun bagi kami yang terjadi adalah sebuah pengkaburan subtansi, seharusnya SK pemberhentian tersebut menjelaskan.

Bahwa pemberhentian yang dimaksud bersifat sementara,atau tdak dengan hormat, ” ungkap Rovan dalam keterangan tertulisnya, diterima redaksi, kemarin.

Dirinya juga mengingatkan bahwa dalam Permendagri No. 2 tahun 2007 Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 sangat jelas.

Bahwa jika pemberhentian dalam SK tersebut hanya bersifat sementara maka hanya berlaku 1 (satu) bulan, setelah itu secara otomatis beliau bisa menjabat dan di pulihkan nama baiknya.

Namun jika SK tersebut bersifat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maka harus dipastikan dulu apakah ada perbuatan Tindak Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

“Berdasarkan hal ini kami selaku kuasa hukum sangat menyanyangkan tindakan Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemberi Moda.

Hal mana tindakan tersebut bagi kami adalah kesewenang-wenangan, mengingat klien kami semasa menjabat mempunyai banyak prestasi baik di tengah kehancuran PDAM Tirta Bulango hingga saat ini,”tambahnya.

Dan demi memulihkan nama baik klienya,Rovan menegaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya.

“Kita akan gugat Bupati Bone Bolango ke PTUN Gorontalo terkait SK tersebut demi memulihkan nama baik klien kami.

Dan tentu untuk mendapatkan hak-haknya kembali, kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya bilamana kami temukan ada faktor-faktor lain dibalik pemberhentian klien kami,”tegasnya.(Mg-03).

Advertisement

Artikel Terkait

 Jaksa Kostan Bantu Amankan Aset Daerah, Tanah Dua Rumah Sakit di Bone Bolango Tuntas Disertifikat

Jaksa Kostan Bantu Amankan Aset Daerah, Tanah Dua Rumah Sakit di Bone Bolango Tuntas Disertifikat

Terbitnya dokumen kepemilikan sekaligus mengakhiri penantian sekitar 23 tahun sejak terbentuk Kabupaten Bone Bolango dan wilayah Tombulilato

Perkuat Penanganan Bencana, BPBD Bone Bolango Bangun Sinergi dengan BPBD   Provinsi Gorontalo

Perkuat Penanganan Bencana, BPBD Bone Bolango Bangun Sinergi dengan BPBD Provinsi Gorontalo

Melalui sinergi BPBD Provinsi Gorontalo dan BPBD Kabupaten Bone Bolango diharapkan semakin solid dalam menghadapi berbagai ancaman bencana

Empat Orang Dibui dalam Kasus Emas Ilegal Bone Bolango, Polda Gorontalo Bidik   Kemungkinan Pelaku L

Empat Orang Dibui dalam Kasus Emas Ilegal Bone Bolango, Polda Gorontalo Bidik Kemungkinan Pelaku L

Polisi menduga para tersangka terlibat dalam aktivitas menampung, memanfaatkan, mengolah, dan memurnikan mineral yang tidak ada izin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer