Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ismet Mile Wanti-Wanti Lahan Pertanian Bone Bolango Jangan Tergerus Pembangunan

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Ismet Mile didampingi Wabup Risman Tolingguhu, Ketua DPRD Faisal Yunus dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) RDTR  Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Kewilayahan serta KP 1 Kajian Lingkungan  Hidup Strategis (KLHS) Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.(F: Diksominfo)
Ismet Mile didampingi Wabup Risman Tolingguhu, Ketua DPRD Faisal Yunus dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) RDTR Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Kewilayahan serta KP 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.(F: Diksominfo)

Gorontalopost, GORONTALO — Di tengah geliat pembangunan, Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengingatkan satu hal penting,  jangan sampai ruang pertanian yang menjadi penyangga ketahanan pangan justru hilang akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Ismet menyoroti perubahan fungsi lahan pertanian di sejumlah kawasan, terutama lahan yang berada di sepanjang jalan dan mulai dimanfaatkan untuk perumahan, gudang maupun aktivitas nonpertanian lainnya.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri FGD RDTR Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Kewilayahan serta KP I KLHS Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Senin (5/10/2026).

Ismet hadir didampingi Wakil Bupati Risman Tolingguhu, Ketua DPRD Faisal Yunus dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa. 

Advertisement

Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya RDTR sebagai pagar agar pembangunan tidak kehilangan arah.

Menurut Ismet, setiap program pembangunan yang diusulkan OPD harus terlebih dahulu melihat kesesuaiannya dengan tata ruang. 

Dengan cara itu, program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap berada dalam satu garis perencanaan.

“RDTR harus menjadi rujukan sejak awal. Sebelum sebuah program diajukan, pastikan terlebih dahulu rencana tersebut sejalan dengan tata ruang Kabupaten Bone Bolango,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kesalahan dalam pemanfaatan ruang dapat membawa konsekuensi serius. 
Bukan hanya mengganggu arah pembangunan, ketidaksesuaian tata ruang juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah maupun pihak terkait.

Advertisement

Artikel Terkait

Bakti Jaksa Hadir di Bone Bolango, Warga Bisa Akses 15 Layanan Publik Gratis   dan Konsultasi Hukum

Bakti Jaksa Hadir di Bone Bolango, Warga Bisa Akses 15 Layanan Publik Gratis dan Konsultasi Hukum

Program ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan mempertemukan Kejaksaan, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi pelayanan

Tiga Penghargaan Dibawa Pulang Bone Bolango, Peran Desa dan Kader Posyandu Tuai   Apresiasi

Tiga Penghargaan Dibawa Pulang Bone Bolango, Peran Desa dan Kader Posyandu Tuai Apresiasi

Penghargaan diberikan kepada Desa Panggulo Barat yang meraih Juara II kategori Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting

 Tak Ingin Hak Anak Yatim Piatu Terabaikan, Kejari Bone Bolango Turun Tangan   Lewat JAKSA AYU

Tak Ingin Hak Anak Yatim Piatu Terabaikan, Kejari Bone Bolango Turun Tangan Lewat JAKSA AYU

Pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memberikan perlindungan keperdataan, memperlancar urusan administrasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer