SIPD Bukan Sekadar Aplikasi, Kemendagri Sorot Akurasi Data dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Gorontalopost, MANADO – Digitalisasi pemerintahan tidak otomatis menjamin pembangunan berjalan sesuai rencana.
Tanpa data yang akurat, aparatur yang disiplin, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, sistem informasi berisiko hanya menjadi tempat penyimpanan dokumen.
Baca Juga: Lahan Kritis Bisa Jadi Ladang Penghasilan, Pemkab Gorontalo Lirik Peluang Bisnis Karbon
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen
untuk mengawal kinerja pembangunan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pesan tersebut disampaikan Sofyan, Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Koordinator Substansi Pengendalian dan Evaluasi pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Ia berbicara dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang digelar Bappeda Litbang Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Menurut Sofyan, keberadaan SIPD harus dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara rencana pembangunan, anggaran yang dialokasikan, dan hasil yang benar-benar dicapai.
Melalui sistem terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi program yang belum memenuhi target, menelusuri penyebab hambatan, serta menyusun langkah perbaikan.
Dengan pendekatan tersebut, pengendalian pembangunan diharapkan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi menjadi alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan program.
