Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Ultimatum Bupati se Gorontalo

A
Penulis: Administrator❯
Foto bersama KPK dengan Gubernur serta Bupati walikota se Provinsi Gorontalo. (Foto : Salman – Humas)
Foto bersama KPK dengan Gubernur serta Bupati walikota se Provinsi Gorontalo. (Foto : Salman – Humas)
GORONTALOPOST.CO.ID, GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ultimatum para bupati se Provinsi Gorontalo untuk segera menuntaskan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tax Online System (Sistem Pajak Daring). Regulasi itu diharapkan bisa mendorong percepatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya untuk rumah makan, hotel dan tempat hiburan. Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Maruli Tua menjelaskan, dari enam kabupaten dan kota yang ada baru Pemkot Gorontalo yang sudah menyerahkan Perwako tentang Tax Online System. Harusnya regulasi itu sudah diserahkan Selasa (11/8). “Terus terang kami kecewa. Harusnya hari ini sudah menyampaikan peraturan tentang implementasi tax online system. Jadi kami kasih batas waktu maksimal Jumat. Lebih lengkap lagi Jumat pukul 17.00 Wita harus sudah diserahkan ke KPK. Kalau tidak selesai juga, kerjasamanya itu kita evaluasi karena memang ini serius,” tegas Maruli. Lebih lanjut Maruli mengungkapkan, aplikasi untuk monitoring dan evaluasi sistem pajak daring sudah disiapkan oleh Bank SulutGo selaku bank yang ditunjuk untuk mengelola pajak daerah. Tahun 2020 ini menurutnya merupakan tahap persiapan dan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah makan, cafe dan hotel terkait kewajiban menyetor 10 persen dari pendapatannya ke kas daerah. "Aplikasinya dan sistem rekam pajaknya sudah siap, cuma masa pandemi kita masa persiapan dulu. Bank SulutGo sudah menyiapkan. Kabupaten dan kota fungsinya pembinaan dan pengawasan untuk menjelaskan agar pemilik hotel dan restoran menggunakan alat rekam pajak itu,” imbuhnya. Banyak keuntungan jika sistem pajak daring sudah diberlakukan. Selain menghindari penyimpangan pengelolaan pajak daerah, konsumen juga bisa mengetahui 10 persen dari barang dan jasa yang ia belanjakan untuk pajak ke pemerintah. Sebagai wujud kongkrit optimalisasi PAD, digelar penandatangan kerjasama antar para pihak. MoU ditandatangani antara Dirut Bank SulutGo dengan Bupati Wali Kota serta perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Keuangan dengan Kepala Cabang Bank SulutGo.(zis/mae)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Kabar Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Ditangkap, Polisi Sebut Didatangi  di GOR Bulutangkis

Kabar Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Ditangkap, Polisi Sebut Didatangi di GOR Bulutangkis

Personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli Dahuri yang dua kali mangkir

Lima Jam Dicecar Penyidik KPK, Menteri Nusron Wahid Diminta Buka Dugaan Setoran Berjenjang di ATR/

Lima Jam Dicecar Penyidik KPK, Menteri Nusron Wahid Diminta Buka Dugaan Setoran Berjenjang di ATR/

pemeriksaan diarahkan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan menteri dalam proses administrasi pertanahan.

Usai OTT Sirajudin Lasena, KPK Geledah Rumah  Pengusaha Gorontalo Adnan Mbuinga

Usai OTT Sirajudin Lasena, KPK Geledah Rumah Pengusaha Gorontalo Adnan Mbuinga

Penyidik diduga mencari dokumen atau barang bukti tambahan yang memiliki keterkaitan dengan perkara ditangani. yang menyeret Bupati Bolmut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer