Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sorot TKA di PLTU, Deprov Minta PT. GLP Terbuka

A
Penulis: Administrator❯
Suasana rapat kerja Komisi IV Deprov dengan PT GLP.
Suasana rapat kerja Komisi IV Deprov dengan PT GLP.
GORONTALOPOST.CO.ID, GORONTALO - Kembali Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo memberikan sorotan tajam terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pada pembangunan PLTU di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu para Legislator juga meminta pihak PT. Gorontalo Listrik Perdana (GLP) agar lebih terbuka. Pernyataan ini terungkap saat Rapat Kerja Komisi IV Deprov membahas finalisasi persoalan penggunaan TKA pada PT. GLP. Senin (31/8/2020). “Kami minta perusahaan buka-bukaan saja, apakah jumlah 138 TKA yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan,” Ujar Sekretaris Komisi IV, La Ode Haimudin.Selanjutnya kepada Direksi PT.GLP, Laode meminta agar memastikan kewajiban perusahaan yang harus menyiapkan tenaga pendamping bagi setiap TKA. “Sesuai ketentuan dan aturan setiap TKA harus ada tenaga pendamping, apakah kondisinya memang begitu,” ujar Aleg PDI-P dengan nada tegas.Selanjutnya pernyataan yang sama disampaikan ketua Komisi, Hamid Kuna. Ketua DPD Partai Hanura ini meminta direksi untuk lebih terbuka dan jujur sebagaimana permintaan Barisan Rakyat Bersama Rakyat (Bar-bar) yang turut hadir pada Raker tersebut. “Kami minta perusahaan jujur saja TKA yang ada disana, sampaikan apa adanya sesuai permintaan teman-teman Mahasiswa dan LSM,” tandasnya. Menjawab pertanyaan legislator Botu ini, Mojo selaku Humas pada PT GLP, menjelaskan TKA telah ditempatkan sesuai keahlian yang dibutuhkan.Menurutnya kondisi ini telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi.” Sekitar 600 pekerja lokal sebagaimana kami jelaskan juga kepada pihak pemerintah. Sebagian dari jumlah tersebut menjadi pendamping para TKA tersebut,” beber Mojo dengan santai.(TR-01)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ketua Deprov Thomas Mopili Jalani Pemeriksaan Kedua di Kejati Gorontalo, Dicecar Soal Dana Hibah KON

Ketua Deprov Thomas Mopili Jalani Pemeriksaan Kedua di Kejati Gorontalo, Dicecar Soal Dana Hibah KON

Kasus yang ditangani Kejati Gorontalo berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo yang anggarannya Rp 25 miliar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer