GORONTALOPOST.ID–Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangguhkan posisi Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Rusia dianggap sudah melalukan pelanggaran berat secara sistematis terkait invansinya ke Ukraina.
“(Melakukan) pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata PBB.
Keputusan itu dijatuhkan lewat pengumpulan suara yang dipimpin AS dengan mengumpulkan 93 suara mendukung. Sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain. Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara di Majelis Umum beranggotakan 193 orang di New York di mana suara abstain tidak dihitung untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa.
Penangguhan sebetulnya jarang terjadi. Libya pernah ditangguhkan dari keanggotaan PBB pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.
Itu adalah resolusi ketiga yang diadopsi oleh Majelis sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mencela Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung.
Reaksi Rusia
Rusia melihat mekanisme pemungutan suara tersebut sebagai sikap tidak bersahabat. Rusia telah memperingatkan negara-negara yang sepakat atau abstain sebagai isyarat tidak bersahabat dengan konsekuensi bagi hubungan bilateral.
Dampak lain dari penangguhan keanggotaan ini artinya Rusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. “Mereka mungkin masih akan mencoba mempengaruhi dewan melalui proxy,” kata seorang diplomat yang berbasis di Jenewa.
Pada bulan lalu, Dewan HAM PBB membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi, termasuk kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak serangan Rusia. Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan memberikan suara untuk mendukung penangguhan keanggotaan untuk Rusia.
“Kami akan menyelamatkan Dewan Hak Asasi Manusia dan banyak nyawa di seluruh dunia dan di Ukraina. Rusia menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa bukti yang ada telah direkayasa,” kata Sergiy.(Jawapos)
