Ilustrasi negara Thailand (Istimewa)GORONTALOPOST.ID – Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha berusaha mempertahankan kekuasaannya. Kemarin (17/3), dia menggelar rapat dengan para pemimpin partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah. Tujuannya agar mereka bisa kembali solid dan pemilu percepatan tidak perlu digelar.
Belakangan ini koalisi pemerintah memang goyah. Banyak keretakan antar partai. Koalisi pemerintah terdiri dari 16 partai dan menguasai 248 kursi di parlemen. Di sisi lain, oposisi memiliki 208 kursi.
Januari lalu, 20 anggota parlemen faksi partai Palang Pracharat didepak karena pertengkaran internal. Bulan lalu, 7 menteri junior juga menolak menghadiri rapat kabinet beberapa kali berturut-turut gara-gara perpanjangan konsesi untuk kereta api perkotaan Sky Train Bangkok.
Jika anggota koalisinya hengkang satu per satu, maka jumlah kursi parlemen yang dikuasai akan terancam oleh oposisi. Prayuth berusaha mengisi kekosongan dengan menggandeng partai-partai kecil. Sebab rencananya oposisi akan menggelar mosi tidak percaya pada rapat parlemen pertama 4 Mei.
Wakil PM Prawit Wongsuwan bahwa menyatakan bahwa pemilu percepatan bisa digelar, pasca Thailand menjadi tuan rumah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) November tahun ini. Meski sejatinya Wongsuwan tidak memiliki kewenangan menentukan tanggal, tapi ini adalah pertama kalinya pejabat pemerintahan memberi perkiraan.
’’Banyak penduduk yang ingin melihat Jendral Prayuth didepak dari pekerjaannya,’’ ujar Profesor Thitinan Pongsudhirak dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Prayuth dianggap gagal menangani pandemi. Saat negara lain sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dan memulai proses imunisasi, di Thailand justru tidak ada vaksin yang tersedia. Perekonomian juga terus terjun bebas. Padahal selama ini Thailand adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua se-Asia Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi hanya naik 1,6 persen. Itu adalah performa terburuk pasca krisis finansial 1997. Massa anti pemerintah juga terus menerus turun ke jalan selama 12 bulan terakhir. Mereka meminta Prayuth mundur demi perbaikan pada pemerintahan.
’’Prayuth sangat tidak populer. Dia bisa terpilih lagi dengan bantuan senat,’’ ujar Paul Chambers dari Pusat Studi Komunitas ASEAN di Naresuan University. (Jawa Pos)